BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak untuk memperhatikan persyaratan dan ketentuan penunjukan kuasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/2026.
Penyuluh Pajak Adi Wiyono mengatakan salah satu hal yang perlu diperhatikan wajib pajak adalah status izin atau surat keterangan terdaftar pihak yang akan bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
"Pastikan status kuasa berupa izin atau surat keterangan terdaftarnya masih berlaku," ujarnya dikutip dari situs DJP, Rabu (11/11/2026).
Adi menjelaskan PMK 44/2026 mengatur persyaratan dan tata cara penunjukan kuasa wajib pajak. Peraturan tersebut berlaku sejak 7 Juli 2026 dan menggantikan PMK 229/2014.
Menurutnya, penerbitan PMK 44/2026 bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan administrasi bagi wajib pajak dan pihak yang ditunjuk sebagai kuasa.
"PMK Nomor 44 Tahun 2026 bertujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, serta kemudahan administrasi bagi wajib pajak dan kuasa wajib pajak," tuturnya.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat pengaturan mengenai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa, termasuk konsultan pajak dan pihak lain, serta persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi.
Selain itu, PMK 44/2026 mengatur ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang menjadi dasar bagi penerima kuasa untuk menjalankan hak atau memenuhi kewajiban perpajakan atas nama wajib pajak.
Sementara itu, Penyuluh Pajak Elfi Rahmi menjelaskan surat kuasa khusus menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
"Untuk dapat menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa harus mempunyai surat kuasa khusus dari wajib pajak yang akan memberikan kuasa," jelasnya.
Elfi juga menguraikan ketentuan mengenai informasi yang wajib dicantumkan dalam surat kuasa khusus, mekanisme pemberian kuasa, serta perbedaan surat kuasa khusus elektronik dan kertas.
Pembahasan turut mencakup batas kewenangan penerima kuasa, pelimpahan kewenangan, serta kondisi ketika surat kuasa berakhir, dicabut, atau diganti dengan kuasa baru. Kemudian, wajib pajak juga perlu memahami penerapan ketentuan pemberian kuasa melalui Coretax DJP.
Selain itu, Elfi turut menjelaskan alur pemberian kuasa melalui Coretax, termasuk akun yang digunakan penerima kuasa dan mekanisme impersonating untuk menjalankan kewenangan atas nama wajib pajak.
Sebagai informasi, penjelasan tersebut disampaikan dalam program Bincang Sore Universitas Gunadarma TV (UGTV) bertajuk PMK 44/2026: Pahami Aturannya, Kuasai Coretax-nya! pada 12 Oktober 2026. (rig)
