PALANGKARAYA, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) kembali menggelar program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2026.
Program relaksasi PKB ini salah satunya bertujuan untuk mengurangi beban finansial wajib pajak yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta polusi asap.
"Di tengah dampak bencana kebakaran hutan dan lahan serta polusi asap yang kita hadapi saat ini, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui pembebasan tunggakan pokok PKB dan penghapusan denda," tulis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng melalui media sosial resminya, dikutip pada Rabu (18/11/2026).
Ada 5 jenis keringanan yang diluncurkan Pemprov Kalteng. Pertama, pembebasan tunggakan PKB. Kedua, pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB.
Ketiga, pembebasan pokok PKB dan bea balik nama untuk kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar ke dalam Provinsi Kalteng.
Keempat, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua (BBNKB II) atau kendaraan bekas. Kelima, pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Melalui program relaksasi tersebut, wajib pajak cukup membayar pajak tahun berjalan. Meski demikian, tetap ada biaya yang harus dibayarkan ketika mengurus administrasi kendaraan, antara lain biaya penerbitan BPKB, STNK, dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), serta kewajiban lainnya sesuai ketentuan.
Namun, Pemprov Kalteng juga menegaskan kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan memiliki kapasitas silinder lebih dari 250 CC sebagaimana diatur dalam PMK 92/2019 tidak dapat memanfaatkan program relaksasi PKB.
"Jangan tunda sampai akhir tahun! Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban dan memperbaharui data pajak kendaraan Anda," imbau Bapenda Kalteng. (dik)
