Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
KELAS KUASA DAN KONSULTAN PAJAK

Update 2026, Ketentuan Umum dan Syarat Jadi Konsultan Pajak

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Senin, 16 November 2026 | 14.00 WIB
Update 2026, Ketentuan Umum dan Syarat Jadi Konsultan Pajak
<p>Ilustrasi.&nbsp;</p>

PASAL 1 ayat 1 PMK 55/2026 mendefinisikan konsultan pajak sebagai seseorang yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut, salah kunci untuk menjadi konsultan pajak adalah mengantongi izin.

Kewajiban memiliki izin tersebut berlaku bagi setiap orang yang berprofesi sebagai konsultan pajak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 PMK 55/2026. Nah, seri kelas pajak kali ini akan membahas syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin menjadi konsultan pajak.

Secara ringkas, ada syarat umum yang berlaku untuk setiap permohonan izin konsultan pajak. Selain itu, ada syarat khusus yang berlaku untuk pensiunan Kementerian Keuangan serta mantan pegawai Kementerian Keuangan.

Syarat Umum untuk Menjadi Konsultan Pajak

Merujuk Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PMK 55/2026, Kementerian Keuangan menetapkan 11 syarat umum yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon izin konsultan pajak. Pertama, warga negara Indonesia (WNI). Syarat ini dibuktikan dengan mengunggah kartu tanda penduduk (KTP).

Kedua, mempunyai kompetensi di bidang perpajakan. Syarat ini dipenuhi dengan mengunggah surat keterangan kompetensi (SKK) sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan. Adapun seseorang dapat memperoleh SKK setelah dinyatakan lulus uji kompetensi perpajakan (UKP).

Ketiga, telah lulus ujian profesi konsultan pajak yang diselenggarakan oleh asosiasi konsultan pajak. Syarat ini dipenuhi dengan mengunggah sertifikat tanda lulus ujian profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak.

Perlu diingat, UKP dan ujian profesi konsultan pajak merupakan dua ujian yang berbeda. Untuk memahami perbedaan antara keduanya Anda dapat menyimak artikel Ada 3 Jenis Ujian dalam PMK 55/2026, Apa Saja Perbedaannya?

Keempat, paling rendah berpendidikan sarjana/strata 1 (S-1) atau setara. Syarat ini dipenuhi dengan mengunggah ijazah dengan pendidikan paling rendah S-1 atau setara. Kelima, memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan sesuai dengan klasifikasi permohonan izin. Syarat dipenuhi dengan mengunggah surat pengalaman kerja.

Surat pengalaman kerja tersebut harus ditandatangani oleh pemimpin kantor konsultan pajak atau pemimpin perusahaan yang berwenang; dan konsultan pajak sebagai penyelia. Kendati tidak memberikan contoh formatnya, PMK 55/2026 telah mengatur informasi minimal yang harus tercantum di dalamnya, yaitu:

  • untuk permohonan izin tingkat B, memuat pengalaman minimal 1 tahun yang dihitung secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir berupa:
    • keterlibatan dalam pemberian jasa di bidang perpajakan yang diberikan oleh konsultan pajak kepada orang pribadi dan badan; dan/atau
    • pengurusan dalam kepentingan perpajakan badan; atau
  • untuk permohonan izin tingkat C, memuat pengalaman minimal 2 tahun yang dihitung secara akumulasi dalam 3 tahun terakhir berupa:
    • keterlibatan dalam pemberian jasa di bidang perpajakan yang diberikan oleh konsultan pajak kepada orang pribadi dan badan; dan/atau
    • pengurusan dalam kepentingan perpajakan badan.

Keenam, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat ini dipenuhi dengan mengunggah NPWP berupa nomor induk kependudukan (NIK) yang telah diaktivasi sebagai NPWP dalam administrasi perpajakan (NPWP yang menggunakan NIK).

Ketujuh, tidak menjadi pegawai/karyawan atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau badan usaha milik negara/daerah.

Kedelapan, tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kesembilan, tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin konsultan pajak.

Kesebelas, menyampaikan pernyataan seluruh hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai DJP. Syarat ketujuh hingga kesebelas dipenuhi dengan mengunggah surat pernyataan. Anda dapat mengunduh contoh format surat pernyataan tersebut melalui tautan berikut.

Syarat Tambahan bagi Pensiunan Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan juga mengatur syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pensiunan pegawainya yang ingin menjadi konsultan pajak. Mengacu Pasal 5 ayat (2) ayat (3) PMK 55/2026, pensiunan pegawai Kementerian Keuangan harus memenuhi persyaratan umum dan 2 syarat tambahan.

Pertama, telah melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pensiun. Tanggal pensiun yang dimaksud, yaitu tanggal yang tercantum dalam surat keputusan pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan.

Kedua, selama mengabdikan diri sebagai PNS Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar:

  • kewajiban berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  • larangan berupa:
    • menyalahgunakan wewenang;
    • menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
    • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
    • melakukan pungutan di luar ketentuan;
    • menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; atau
    • meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

Syarat Tambahan bagi Mantan PNS dan PPPK Kementerian Keuangan

Selain syarat-syarat tersebut, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi apabila orang yang akan menjadi konsultan pajak merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan. Mantan pegawai dalam konteks ini berarti orang yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai Kementerian Keuangan dan mengundurkan diri sebelum mencapai batas usia pensiun.

Merujuk Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) PMK 55/2026, mantan pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin menjadi konsultan pajak juga memenuhi 2 syarat tambahan. Pertama, telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat keputusan pemberhentian dengan hormat.

Kedua, selama mengabdikan diri sebagai PNS Kementerian Keuangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, akibat melanggar:

  • kewajiban berupa menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  • larangan berupa:
    • menyalahgunakan wewenang;
    • menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
    • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
    • melakukan pungutan di luar ketentuan;
    • menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; atau
    • meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

Selain pegawai berstatus PNS, PMK 55/2026 juga mengatur syarat khusus bagi mantan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kementerian Keuangan yang ingin menjadi konsultan pajak juga harus memenuhi 2 syarat tambahan. Pertama, telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak:

  • tanggal berakhirnya masa kerja yang tercantum dalam surat perjanjian kerja; atau
  • tanggal diberhentikan yang tercantum dalam surat pemutusan hubungan perjanjian kerja (PHK) dengan hormat.

Kedua, selama bertugas sebagai PPPK di Kementerian Keuangan tidak pernah: (i) dijatuhi hukuman disiplin berat akibat tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan dalam perjanjian kerja PPPK; atau (ii) dikenai PHK dengan tidak hormat. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.