Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KEBIJAKAN PAJAK

DJP: WP Baru dan Harta PPS Bisa Manfaatkan PSA Klaster Basis Data

[DDTCNews] Nora Galuh Candra Asmarani
Minggu, 22 November 2026 | 08.00 WIB
DJP: WP Baru dan Harta PPS Bisa Manfaatkan PSA Klaster Basis Data
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis leaflet mengenai fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA) klaster basis data perpajakan.

Berdasarkan leaflet resmi DJP, fasilitas PSA klaster basis data perpajakan mencakup 2 ruang lingkup utama. Pertama, sanksi terkait dengan pendaftaran wajib pajak baru dan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) baru. Kedua, sanksi dalam surat ketetapan pajak (SKP) hasil pemeriksaan atas harta Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

"PSA Klaster Basis Data Perpajakan adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian SPT dan/atau pembayaran pajak bagi Wajib Pajak baru terdaftar, PKP baru dikukuhkan, serta hasil pemeriksaan atas harta Program Pengungkapan Sukarela (PPS)," tulis DJP dalam leaflet PSA Klaster Basis Data, dikutip pada Minggu (22/11/2026).

Untuk ruang lingkup pertama, fasilitas diberikan atas sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a), dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP. Sanksi tersebut dikenakan akibat keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025, keterlambatan penyampaian SPT Masa sampai dengan masa pajak September 2026, serta keterlambatan pembayaran pajak yang kurang dibayar.

Besaran pengurangan sanksi untuk wajib pajak baru dan PKP baru bergantung pada periode pendaftaran NPWP atau pengukuhan PKP sekaligus penyampaian SPT. Untuk mempermudah, DJP membagi PSA klaster basis data perpajakan menjadi 3 periode:

PeriodePeriode Pendaftaran*PSA
I8 Oktober 2026 – 31 Desember 2026100%
II1 Januari 2027 – 31 Maret 202750%
III1 April 2027 – 30 Juni 202725%

Catatan: Periode pendaftaran NPWP/pengukuhan PKP dan penyampaian SPT Tahunan dan/atau SPT Masa

Sebagai contoh, PT ABC mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam periode 8 Oktober 2026 sampai dengan 30 Juni 2027. Selanjutnya, PT ABC menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025.

Atas keterlambatan tersebut, PT ABC diterbitkan STP yang memuat sanksi administratif berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU KUP sebesar Rp1 juta dan Pasal 9 ayat (2b) UU KUP sebesar Rp20 juta.

Apabila PT ABC mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025 pada 25 Oktober 2026 (Periode I), PT ABC diberikan penghapusan sanksi sebesar 100%.

Untuk ruang lingkup kedua, fasilitas diberikan atas sanksi Pasal 13 ayat (2) dan/atau Pasal 15 ayat (2) UU KUP dalam SKPKB maupun SKPKBT berdasarkan pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam PPS.

Besaran pengurangan sanksi bergantung pada waktu pelunasan pokok pajak dalam SKPKB atau SKPKBT hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam PPS. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Pelunasan Pokok PajakPSA
Lunas ≤ 1 bulan setelah SKP terbit hingga 31 Desember 2027100%
Setelah 1 bulan maks 2 bulan SKP terbit hingga 31 Desember 202750%
Setelah 2 bulan SKP terbit hingga 31 Desember 202725%
Melewati 31 Desember 20270%

DJP mengingatkan bahwa batas akhir pelunasan pokok pajak atas SKP hasil pemeriksaan harta PPS adalah 31 Desember 2027. Apabila pelunasan pokok melewati tanggal tersebut, wajib pajak tidak akan memperoleh pengurangan sanksi.

Seperti klaster lainnya, fasilitas PSA klaster basis data perpajakan tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem Coretax paling lambat 1 Oktober 2028.

Permohonan diajukan melalui menu Layanan WP > Buat Permohonan Layanan Administrasi > AS.26-03. Dalam pengajuannya, wajib pajak harus memastikan pokok pajak telah dilunasi dan melampirkan surat permohonan. Satu permohonan diajukan untuk satu STP.

Permohonan juga harus dilengkapi dengan 2 surat pernyataan bermeterai. Pertama, surat pernyataan kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak sesuai dengan format Lampiran G KEP-239/PJ/2026. Kedua, surat pernyataan tidak mengajukan gugatan atau upaya hukum lain sesuai dengan format Lampiran F KEP-239/PJ/2026.

"Batas pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028," imbuh DJP. Simak Cara Ajukan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak lewat Coretax. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.