JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat sebanyak 15.451 wajib pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) hingga 20 November 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengungkapkan setoran pajak yang diterima otoritas selama penyelenggaraan program PSA sejauh ini mencapai Rp898,99 miliar.
"Penerimaan pajak yang masuk ke kas negara dari program PSA adalah sebesar Rp898,99 miliar," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Penerimaan tersebut berasal dari pembayaran pokok pajak yang sebelumnya belum dibayar atau masih menjadi tunggakan wajib pajak. Setelah pokok tunggakan pajak dibayarkan, barulah penghitungan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan program PSA.
Berdasarkan PMK 71/2026 dan Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026, DJP memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100%.
Perlu diperhatikan, pengurangan atau penghapusan sanksi sebesar 100% hanya berlaku bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan periode waktu, skema penyelesaian, dan persyaratan lainnya.
Sebagai contoh, keringanan atas sanksi yang timbul akibat keterlambatan penyampaian: (i) SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak sampai dengan 2025 dengan status kurang bayar; dan/atau (ii) SPT Masa untuk masa pajak sampai dengan September 2026 dengan status kurang bayar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Dengan demikian, makin cepat wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif pajak dan membayar pokok utang pajak, makin jumbo pula pengurangan sanksi administratif yang dapat diberikan DJP.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan wajib pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100% sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026.
Dia menuturkan wajib pajak dapat melunasi pokok pajak terutang tanpa dibebani sanksi denda, serta mencabut sengketa seperti gugatan maupun upaya hukum lain. Menurutnya, kondisi tersebut justru dapat meringankan beban wajib pajak.
"Saya ingin tekankan pada kesempatan kali ini makin cepat wajib pajak menyelesaikan kewajiban, makin besar manfaat pengurangan dan penghapusan sanksi yang diterima," kata Bimo beberapa waktu lalu. (dik)
