Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA

KPP Imbau WP Jangan Lewatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak

[DDTCNews] Redaksi
Jumat, 20 November 2026 | 15.30 WIB
KPP Imbau WP Jangan Lewatkan Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak
<p>Kegiatan edukasi pajak yang diadakan oleh&nbsp;KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. (foto: tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga)</p>

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setiabudi Tiga mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PMK 71/2026.

Kepala KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga Resti Magdalena Sinaga mengatakan fasilitas tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dia mengingatkan penghapusan sanksi sebesar 100% tidak lagi dapat dimanfaatkan setelah 31 Desember 2026.

"Negara tidak mencari penerimaan pajak dari sanksi-sanksi ini," ujarnya dikutip dari situs DJP, Jumat (20/11/2026).

Resti menjelaskan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan berdasarkan PMK 71/2026 yang mengubah PMK 118/2024. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan KEP-239/PJ/2026.

Menurutnya, jenis sanksi yang dapat dikurangi atau dihapus, besaran pengurangan, serta batas waktu pengajuan berbeda-beda sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan dan batas waktu yang berlaku.

"Jangan sampai terlewat. Untuk kategori tertentu, setelah 31 Desember 2026, Bapak/Ibu tidak lagi dapat memperoleh penghapusan sanksi sebesar 100%," katanya.

Selain mengingatkan batas waktu pemanfaatan fasilitas, Resti juga mendorong wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT secara sukarela apabila menemukan kesalahan dalam pelaporan pajaknya.

Menurutnya, wajib pajak tidak perlu menunggu surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) untuk melakukan pembetulan SPT.

"Tanpa SP2DK pun, Bapak/Ibu bisa melakukan pembetulan secara sukarela dan nanti bisa memanfaatkan insentif pengurangan sanksi tersebut. Kami berharap fasilitas ini dapat dimaksimalkan," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Resti juga menanggapi pertanyaan mengenai penerbitan surat tagihan pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran pajak.

Dia menyarankan wajib pajak yang telah mengetahui adanya keterlambatan pembayaran, tetapi belum menerima STP, untuk berkomunikasi dengan account representative (AR) di KPP.

"Kalau Bapak/Ibu mengetahui ada pembayaran yang terlambat, tetapi STP belum terbit, silakan komunikasikan dengan AR agar STP segera diterbitkan. Kami ingin menyegerakan, bukan melambat-lambatkan," jelasnya.

Sebagai informasi, penjelasan tersebut disampaikan Resti dalam kegiatan edukasi perpajakan bertajuk Kupas Tuntas Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan.

Kegiatan yang digelar KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga secara daring tersebut berlangsung dalam 4 sesi pada 21, 22, 28, dan 29 Oktober 2026. Secara keseluruhan, kegiatan tersebut diikuti oleh 338 peserta dengan menghadirkan tim penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.