JAMBI, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi mendorong wajib pajak di Jambi segera memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA).
Dalam program ini, wajib pajak berkesempatan memperoleh fasilitas pengurangan sanksi sebesar 100% bila melakukan pelunasan pokok paling lambat 31 Desember 2026.
"Makin cepat diselesaikan, makin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan," ujar Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Tarmizi mengatakan PSA adalah bentuk keberlanjutan keberpihakan negara kepada wajib pajak. Sebelum PSA, pemerintah telah menggelar sunset policy pada 2008, tax amnesty pada 2016 hingga 2017, serta program pengungkapan sukarela (PPS) pada 2022.
Dengan mengikuti PSA, wajib pajak berkesempatan melunasi pokok pajak lalu memperoleh pengurangan sanksi sebesar 100%, 50%, atau 25% sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.
Untuk mengikuti PSA, wajib pajak perlu melakukan pelunasan pokok sesuai dengan periode dalam KEP-239/PJ/2026 serta mengajukan permohonan melalui coretax administration system atau kantor pelayanan pajak (KPP). Permohonan diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.
Tarmizi pun menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Jambi akan kembali dalam bentuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan belanja negara di Jambi pada 2025 mencapai Rp22,05 triliun, sedangkan penerimaan pajak neto dari Jambi tercatat senilai Rp5,42 triliun. Dengan demikian, setiap Rp1 pajak yang dibayar di Jambi dikembalikan dalam bentuk belanja senilai Rp4.
"Atas kontribusi Bapak dan Ibu, pajak selalu hadir membersamai masyarakat Jambi: menjaga daya beli, menguatkan usaha, dan menopang negeri. Mari bersinergi, tanpa sanksi," ujar Tarmizi. (dik)
