Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PAJAK PENGHASILAN

UU PPh Kecualikan Santunan BPJS dari Objek Pajak? Begini Ketentuannya

[DDTCNews] Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 | 15.00 WIB
UU PPh Kecualikan Santunan BPJS dari Objek Pajak? Begini Ketentuannya
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews – Bantuan atau santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak otomatis bebas pajak penghasilan (PPh).

Sebab, Pasal 4 ayat (3) huruf n Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengecualikan bantuan atau santunan BPJS kepada wajib pajak tertentu dari objek PPh. Poin yang perlu digarisbawahi, pengecualian tersebut hanya berlaku bagi wajib pajak tertentu.

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:… n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu,” bunyi penggalan Pasal 4 ayat (3) huruf n UU PPh, dikutip pada Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf n UU PPh menyebut bantuan atau santunan yang dimaksud adalah bantuan sosial. Bantuan itu diberikan khusus kepada wajib pajak atau anggota masyarakat dalam kondisi tertentu.

Dengan demikian, pengecualian tidak berlaku bagi semua penerima bantuan atau santunan BPJS. Perincian mengenai siapa yang dimaksud wajib pajak tertentu diatur dalam peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/2008.

Merujuk Pasal 8 ayat (2) PP 55/2022 dan Pasal 3 PMK 247/2008, wajib pajak tertentu terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

  • wajib pajak atau anggota masyarakat tidak mampu;
  • wajib pajak atau anggota masyarakat sedang mengalami bencana alam; dan/atau
  • wajib pajak atau anggota masyarakat tertimpa musibah.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) PMK 247/2008 juga menjelaskan arti tidak mampu dan musibah. Masyarakat tidak mampu adalah wajib pajak atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai kriteria dan data Biro Pusat Statistik (kini Badan Pusat Statistik/BPS). Adapun musibah adalah kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.

Selanjutnya, Pasal 2 PMK 247/2008 menyatakan BPJS yang dimaksud meliputi Persero Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes. Selain itu, BPJS yang dimaksud juga mencakup badan hukum lain yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Meski bukan objek PPh, penerimaan tersebut tidak serta merta lepas dari kewajiban pelaporan. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengatur wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan penghasilan yang bukan objek pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Simak Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan (dik/Edrico Josef Bimo Aji)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.