Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
MAHKAMAH AGUNG

Cegah Disparitas Putusan, MA Sudah Tetapkan 576 Rumusan Kamar

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Senin, 16 November 2026 | 16.00 WIB
Cegah Disparitas Putusan, MA Sudah Tetapkan 576 Rumusan Kamar
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah menghasilkan 576 rumusan kamar terhitung sejak dimulainya penerapan sistem kamar pada 2011.

Ketua MA Sunarto berpandangan penetapan rumusan kamar dimaksud merupakan bagian dari upaya MA dalam menjaga kesatuan hukum serta memperkuat kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

"Keberhasilan sistem kamar yang kita bangun akan terbukti jika sistem tersebut mampu melahirkan keputusan-keputusan yang konsisten, berkualitas, dan memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan," kata Sunarto, dikutip pada Senin (16/11/2026).

Rumusan kamar yang telah ditetapkan terdiri atas 137 kamar perdata, 138 kamar pidana, 127 kamar agama, 91 kamar militer, serta 89 kamar tata usaha negara (TUN). Rumusan-rumusan dimaksud ditetapkan berdasarkan rapat pleno kamar dan termuat dalam 14 surat edaran MA (SEMA).

Dalam rapat pleno kamar pada tahun ini, MA akan kembali menetapkan rumusan yang diharapkan bisa memberikan keselarasan dan kesatuan penegakan hukum oleh hakim di seluruh wilayah Indonesia.

"Perumusan pedoman hukum bagi hakim bukanlah menutup ruang perbedaan pendapat, melainkan perbedaan pendapat akan diselaraskan dalam rapat pleno kamar," ujar Sunarto.

Menurut Sunarto, MA memiliki tanggung jawab menciptakan kesatuan dalam penerapan hukum serta meminimalisasi disparitas putusan. "Apalagi saat ini, lembaga yudikatif makin menegaskan peran strategis dalam berkontribusi pada kemajuan ekonomi melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian," ujar Sunarto.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Suharto pun mengatakan rapat pleno kamar pada tahun ini membahas beragam persoalan yang dihadapi oleh pengadilan di daerah, bukan hanya persoalan di lingkungan MA.

Rapat pleno kamar pada tahun ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang relevan dengan kebutuhan satuan kerja dan dapat langsung diimplementasikan untuk menjawab persoalan di pengadilan tingkat pertama dan banding.

"Dengan telah dihimpunnya berbagai permasalahan yang terjadi di daerah, pelaksanaan pembahasan pada masing-masing kamar nantinya tidak hanya mencakup persoalan yang muncul di lingkungan MA, tetapi juga permasalahan yang dialami oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding," ujar Suharto. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.