JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) masih memastikan kesiapan dan keakuratan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) untuk mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN sebelum pajak tersebut dipungut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan penyelenggara SPP-TDLN yang bertugas mengidentifikasi transaksi yang menjadi objek PPN. Oleh karena itu, PT Jalin harus mampu menentukan apakah transaksi tersebut berkaitan dengan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).
"Mekanisme yang menentukan apakah dia terhutang PPN atau tidak itu kan PT Jalin sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Nanti, perbankan baru akan memungut PPN setelah ada konfirmasi dari PT Jalin," ujarnya, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Inge menjelaskan DJP tidak terlibat langsung dalam proses konfirmasi transaksi antara PT Jalin dan perbankan selaku pemungut PPN. Namun, DJP tetap memastikan SPP-TDLN yang dioperasikan PT Jalin mampu mengidentifikasi objek PPN secara tepat.
Inge tidak ingin bank terlanjur memungut PPN atas transaksi yang sebenarnya bukan objek pajak tersebut. Sebaliknya, transaksi yang seharusnya dikenai PPN juga tidak boleh luput dari pemungutan.
"Kami ingin lihat dulu nih cara si mesin ini menentukannya [transaksi terutang PPN] benar atau tidak. Jangan sampai nanti sudah mungut ternyata salah, malah jadi repot nanti. Ini yang sedang kami pastikan sekarang," ungkap Inge.
Ketika ditanya apakah pemungutan PPN melalui skema SPP-TDLN sudah mulai dilaksanakan, Inge tidak memberikan jawaban secara tegas.
Dia hanya menyampaikan DJP tengah memastikan mekanisme pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dapat dilakukan secara optimal. Salah satu langkahnya adalah meninjau kesiapan sistem PT Jalin dalam mengidentifikasi transaksi yang terutang PPN.
"Iya bisa dibilang kayak gitu [sedang memastikan sistem bisa memetakan BKP/JKP dan non-BKP/JKP]. Artinya, kami memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Inge.
Sebagai informasi, DJP telah menunjuk 6 pihak penerbit sebagai pemungut PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Keenamnya terdiri atas 5 bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan BTN, serta 1 perusahaan teknologi finansial (fintek) LinkAja.
Nanti, 6 penerbit tersebut akan memungut PPN atas transaksi digital luar negeri setelah mendapatkan konfirmasi dari PT Jalin bahwa transaksi tersebut terutang PPN.
Selanjutnya, bank dan fintek selaku penerbit akan menyetorkan PPN yang telah dipungut kepada PT Jalin. Setelah itu, PT Jalin akan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. (rig)
