BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan berharap transisi penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dapat mempercepat penyelesaian sengketa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (9/11/2026).
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan menteri keuangan mendukung kesiapan transisi tersebut guna mencegah timbulnya kendala dalam pelayanan di Pengadilan Pajak. Dia juga berharap sengketa pajak dapat diselesaikan lebih cepat sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
"Pak menteri kami [Suahasil] sudah sangat paham dan justru mendorong kesiapan transisi supaya bisa tidak terlalu bermasalah, baik itu kelembagaan, SDM, tata kelola, keuangan, dan segala macam yang terkait dengan dukungan manajemen," katanya.
Sebelumnya, lanjut Bimo, penyelesaian sengketa pajak sampai dengan tahap peninjauan kembali (PK) membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Kini, waktu penyelesaiannya telah berkurang menjadi kurang dari 2 tahun.
"Penyelesaian sampai PK itu 2 tahun lebih sedikit. Sekarang 2 tahun kurang sedikit, mudah-mudahan bisa lebih cepat," ujarnya.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Bimo menilai sistem yang dapat menunjang keahlian hakim diperlukan. Sistem yang menunjang tersebut juga diharapkan meningkatkan konsistensi putusan dalam penyelesaian sengketa pajak.
"Ini mudah-mudahan bisa memberikan kepastian bahwa Pengadilan Pajak yang dipertahankan lex specialis harus lebih cepat, sederhana, berbiaya ringan dan tata kelolanya ditingkatkan," tuturnya.
Sebagai informasi, penyatuan atap Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 harus dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun ini.
Berdasarkan putusan tersebut, kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dialihkan dari Kemenkeu kepada Mahkamah Agung (MA) paling lambat pada 31 Desember 2026.
Selain topik di atas, terdapat ulasan perihal rencana pemerintah menurunkan kadar emas yang tidak dipungut PPN. Lalu, ada juga bahasan mengenai perkembangan tax ratio Indonesia, PPN, wajib pajak GloBE, dan lain sebagainya.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat 4 isu yang menjadi pembahasan dalam transisi peralihan kewenangan peradilan pajak. Pertama, mengurangi konsentrasi dan mendekatkan akses keadilan.
Kedua, penyelesaian sengketa pajak berada satu atap di bawah MA. Ketiga, fokus pada pajak pusat dan daerah. Keempat, desain upaya hukum yang efisien dan berkualitas.
Berdasarkan data DJP, terdapat total 73.394 perkara banding maupun gugatan atas surat ketetapan pajak secara nasional dalam kurun waktu 2021-kuartal III/2026. Dari total jumlah perkara tersebut, sebanyak 74,6% diajukan oleh wajib pajak berdomisili di Pulau Jawa. (Bisnis.com/DDTCNews)
Tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,49% terhadap PDB nominal sepanjang Januari-September 2026. Angka tersebut meningkat ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,58%.
Berdasarkan perhitungan Kontan dengan mengacu data Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, penerimaan perpajakan Indonesia sepanjang 3 kuartal pertama 2026 mencapai Rp1.847,7 triliun. Sementara itu, PDB nominal pada periode yang sama sebesar Rp19.480,7 triliun.
Dalam penghitungan tax ratio dalam arti sempit, komponen penerimaan yang digunakan adalah penerimaan perpajakan, yang mencakup penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Sementara itu, PNBP SDA tidak dimasukkan dalam penghitungan tersebut. (Kontan)
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menanggapi isu pajak pembalut sebagai masukan yang membangun.
Puan berpandangan isu tersebut merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap keterjangkauan pembalut. Perhatian masyarakat dimaksud perlu didengar dan dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan.
"Kami mendorong pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat," katanya. (DDTCNews)
Wajib pajak yang merupakan anggota grup perusahaan multinasional tercakup GloBE perlu melakukan pembayaran pajak tambahan atau top-up tax paling lambat pada akhir tahun pajak setelah tahun pengenaan.
Pajak tambahan yang harus dibayarkan mencakup pajak tambahan berdasarkan income inclusion rule (IIR), domestic minimum top-up tax (DMTT), atau undertaxed payment rule (UTPR).
"Jatuh tempo pembayaran pajak tambahan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) paling lama pada tahun pajak setelah tahun pengenaan GloBE," bunyi Pasal 65 ayat (17) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136/2024. (DDTCNews)
Revisi ketentuan fasilitas PPN atas emas turut menjadi salah satu stimulus ekonomi yang akan diberikan oleh pemerintah pada tahun depan. Insentif ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pelaku industri perhiasan sekaligus konsumen logam mulia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembebasan PPN akan diberikan terhadap penyerahan emas dengan kadar 99,9%. Dalam ketentuan yang berlaku saat ini, yakni PP 49/2022, fasilitas PPN tidak dipungut diberikan untuk emas dengan kadar 99,99%.
"Pembebasan PPN atas emas yang berkadar 99,9%," katanya. (DDTCNews)
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) selaku BUMN ekspor akan menetapkan rentang harga yang wajar untuk ekspor 3 komoditas strategis yang tercakup dalam kebijakan ekspor satu pintu.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penetapan rentang harga akan mempertimbangkan parameter komersial serta harga patokan ekspor (HPE). Menurutnya, HPE akan terus dievaluasi dan digunakan sebagai salah satu referensi bagi DSI dalam menetapkan rentang harga ekspor yang wajar.
"Jadi nanti DSI ini akan menetapkan rentang harga ekspor yang wajar, dengan referensi atau menggunakan parameter komersial lainnya. HPE tetap dipakai," katanya. (DDTCNews)
