JAKARTA, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memblokir rekening milik wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak daerah.
Sebanyak 217 rekening diblokir berdasarkan UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Peraturan Gubernur (Pergub) 190/2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.
"Tindakan ini menjadi bagian dari upaya penagihan aktif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengamankan penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik," sebut Bapenda dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Bapenda menegaskan upaya penegakan kepatuhan pajak tidak berhenti pada penyampaian imbauan dan penerbitan ketetapan pajak daerah. Pemprov akan melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tunggakan pajak belum dilunasi.
Pemblokiran rekening merupakan bagian dari upaya penagihan aktif terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi kewajiban pajaknya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemblokiran rekening didahului dengan penyampaian surat teguran dan pembacaan surat paksa.
Penagihan pajak melalui pemblokiran rekening diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Ketika sebagian wajib pajak membayar tepat waktu, sementara sebagian lainnya membiarkan tunggakan berlarut-larut, muncul ketimpangan dalam pelaksanaan kewajiban bersama," jelas Bapenda.
Penegakan hukum pajak diperlukan untuk memastikan konsistensi penerapan aturan serta mencegah pihak yang tidak patuh memperoleh keuntungan. Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.
"Kepatuhan mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membiayai kebutuhan kota dan masyarakatnya," kata Bapenda. (rig)
