JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah provinsi (pemprov) berkewajiban menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026.
Adapun pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) juga harus menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 paling lambat 25 November 2026.
"Batas penetapan UMP sebagaimana tahun lalu, di PP 49/2025, 21 November 2026. Sesudah UMP itu ditetapkan, lima hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP)," ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Senin (16/11/2026).
Sama seperti UMSP, pemkab/pemkot perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.
Sesuai dengan UU 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).
Namun, mengingat KHL untuk tahun 2027 masih belum dihitung, penetapan upah minimum pada 2027 dilakukan menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
"Pada PP 49/2025 itu indeks tertentunya dengan range 0,5 sampai 0,9. Pada UU 27/2026 indeksnya 0,5 sampai 1,0. Inilah yang akan kita pakai kalau Bapak Ibu berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan daerah masing-masing menggunakan indeks 0,5 sampai 1,0," ujar Yassierli.
Dengan demikian, KHL baru akan digunakan untuk menghitung upah minimum 2028 yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) pada akhir 2027. KHL ditentukan menggunakan survei harga komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2020.
Untuk saat ini, Kemenaker memilih menggunakan data konsumsi rumah tangga sebagai instrumen untuk mengestimasi KHL. Estimasi KHL ini akan turut menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum 2027.
"Sesuai janji, kami juga siapkan estimasi KHL pada level kabupaten/kota dengan pendekatan klaster. KHL ini kami berikan dokumen detailnya. KHL ini dihitung berdasarkan 4 komponen konsumsi, yakni pengeluaran makanan, pengeluaran pokok lain-lain, pengeluaran kesehatan dan pendidikan, dan pengeluaran tempat tinggal," ujar Yassierli. (dik)
