Perpres Penyatuan Atap Pengadilan Pajak ke MA Terbit Bulan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menyelesaikan proses harmonisasi rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA).

Sekjen Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memproyeksikan perpres tersebut dapat diundangkan sebelum akhir November 2026.

"Perpres terkait penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung saat ini telah selesai proses harmonisasi," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Dengan selesainya proses harmonisasi, rancangan perpres mengenai pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA telah memasuki tahap akhir sebelum pengundangan.

Prima berharap perpres tersebut dapat diterbitkan sebelum akhir bulan ini sehingga pelaksanaan penyatuan atap Pengadilan Pajak ke MA mulai Januari 2027 dapat berjalan lancar.

"Harapannya, akhir November ini [Perpres] bisa selesai sehingga Januari nanti semuanya bisa berjalan lancar," ungkap Prima.

Penyusunan perpres tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA.

Sesuai dengan putusan tersebut, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak ke MA harus dilaksanakan secara bertahap paling lambat pada 31 Desember 2026.

Kemenkeu sebelumnya telah menggelar konsultasi publik atas rancangan perpres tersebut pada September 2026. Konsultasi publik bertujuan menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan mengenai konsep dan desain pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak. (dik)