BERITA TERKINI
![[News] Banner Whatsapp Channel](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fddtc%2Fddtc-cdn1%2Fbanners%2Fconvert%2F260622090631-headbanner-promosiwa.webp&w=3840&q=75)
JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) yang belum mengungkapkan seluruh hartanya berkesempatan memperoleh pengurangan sanksi administrasi (PSA) hingga 100%.
Merujuk Kepdirjen Pajak No. KEP-239/PJ/2026, sanksi yang dikenakan akibat ditemukannya harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam program PPS menjadi salah satu cakupan yang diberikan PSA. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Diktum Pertama huruf g KEP-239/PJ/2026.
"Sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana diatur dalam PMK196/2021," bunyi diktum tersebut, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).
KEP-239/PJ/2026 menegaskan sanksi tersebut bisa diajukan pengurangan sepanjang memenuhi ketentuan. Ketentuan yang perlu diperhatikan antara lain adalah tanggal penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) dan pelunasan pokok pajak terutang.
Sesuai dengan ketentuan, wajib pajak peserta PPS tersebut bisa memperoleh pengurangan sanksi atas SKP yang diterbitkan dalam periode 8 Oktober 2026 hingga maksimal 31 Desember 2027. Selain itu, wajib pajak harus melunasi pokok pajak yang terutang maksimal 31 Desember 2027.
Sanksi yang mendapat pengurangan meliputi sanksi bunga dalam SKP kurang bayar (SKPKB) atau SKPKB tambahan (SKPKBT) PPS hasil pemeriksaan harta yang belum/kurang diungkapkan. Adapun sanksi yang dikenakan dalam SKPKB berupa bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP.
Sementara itu, sanksi yang dikenakan dalam SKPKBT berupa kenaikan sebesar 100% sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU KUP. Berdasarkan lampiran KEP-239/PJ/2026, besaran sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada tanggal pelunasan pokok pajak. Berikut perinciannya:
| Kondisi | Jenis Sanksi | Pengurangan | Syarat Khusus |
|---|---|---|---|
| • SKPKB sehubungan PPS atau SKPKBT hasil pemeriksaan harta yang belum/kurang diungkapkan. | · Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP; dan/atau | 100% | Pokok pajak dilunasi paling lambat 1 bulan setelah tanggal diterbitkannya SKPKB terkait PPS/SKPKBT, tidak melewati 31 Desember 2027. |
| • Ketetapan diterbitkan 8 Oktober 2026–31 Desember 2027. | · Kenaikan Pasal 15 ayat (2) UU KUP | 50% | Pokok pajak dilunasi setelah 1 bulan dan paling lambat 2 bulan setelah tanggal diterbitkannya SKPKB terkait PPS/SKPKBT, tidak melewati 31 Desember 2027. |
| • Pokok pajak dilunasi paling lambat 31 Desember 2027. | 25% | Pokok pajak dilunasi setelah 2 bulan setelah tanggal diterbitkannya SKPKB terkait PPS/SKPKBT terbit, tidak melewati 31 Desember 2027. |
Selain memenuhi periode penerbitan SKP dan pelunasan pokok pajak, wajib pajak peserta PPS juga perlu memerhatikan syarat umum yang ditetapkan. Syarat tersebut di antaranya adalah tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT sehubungan dengan PPS. Simak Syarat Umum PSA
Sebagai informasi, pemerintah sempat menggulirkan program PPS pada 2022. Melalui program tersebut, DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan secara sukarela.
Harta yang diungkapkan dalam program ini dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan berbeda-beda, tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta tersebut.
Namun, berdasarkan Pasal 9 PMK 196/2021, apabila dirjen pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan maka nilai harta bersih tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022.
Selanjutnya, atas harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut dikenai PPh final dengan tarif sebesar 30%. Selain itu, wajib pajak tersebut dikenai sanksi bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP. Nah, pengenaan PPh Final dan sanksi bunga tersebut dilakukan melalui penerbitan SKPKB. (dik)
