DJP Sumbarja Ajak WP Tak Lewatkan Kesempatan Ikut Pengurangan Sanksi

PADANG, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi mendorong para wajib pajak segera memanfaatkan program pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA).

Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi mengatakan PSA merupakan kesempatan bagi wajib pajak memperbaiki kepatuhan pajaknya.

"Pengampunan pajak idealnya hanya diberikan sekali dalam satu generasi. Karena itu, kesempatan memperbaiki kepatuhan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program PSA," ujar Tarmizi, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

PSA diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71/2026 serta Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Melalui PMK 71/2026, pembayaran oleh wajib pajak dialokasikan untuk pelunasan pokok pajak terlebih dahulu, bukan dialokasikan secara proporsional untuk pelunasan pokok sekaligus sanksi.

Setelah pokok pajak dinyatakan lunas, wajib pajak bisa mengajukan pengurangan sanksi sebesar 100%, 50%, atau 25% sesuai dengan ketentuan dalam KEP-239/PJ/2026.

Sebagai contoh, untuk keterlambatan penyampaian SPT berstatus kurang bayar, sanksi dihapus 100% bila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026, dikurangi 50% pada Januari hingga Maret 2027, dan 25% pada April hingga Juni 2027.

Wajib pajak bisa memperoleh fasilitas ini sepanjang sudah melunasi pokok pajak, menyampaikan surat pernyataan bermeterai, dan tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028.

Tarmizi pun mengajak wajib pajak mengikuti PSA sebelum 31 Desember 2026 agar bisa memperoleh penghapusan sanksi sebesar 100%. Untuk memperoleh fasilitas dimaksud, wajib pajak perlu memeriksa SPT atau tunggakan melalui coretax, membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, lalu mengajukan permohonan penghapusan sanksi.

Tarmizi pun menekankan bahwa penghapusan sanksi melalui program PSA bukanlah janji semata. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan.

"Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang," ujar Tarmizi. (dik)