50 Perusahaan di Banten Nunggak Pajak Kendaraan Rp4,3 Miliar

SERANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat 50 perusahaan di wilayahnya memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) secara kolektif senilai Rp4,3 miliar.

Pemprov Banten telah berupaya menagih kewajiban pembayaran PKB tersebut dengan memanggil perwakilan perusahaan pada Senin (9/11/2026). Namun, dari 50 perusahaan dimaksud, hanya 13 perusahaan yang mengirimkan perwakilan guna memenuhi undangan.

"Kalau yang tadi 50 perusahaan itu, kalau mereka hadir semua, mereka punya kewajiban itu sekitar Rp4,7 miliar, Rp4,3 miliar untuk PKB. Ini pemanasan saja dulu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Deden mengatakan sebagian perusahaan yang hadir menyatakan kesediaan melunasi tunggakan. Namun, terdapat beberapa perusahaan yang meminta waktu mencocokkan data mengingat sejumlah kendaraan sudah dijual oleh perusahaan.

Khusus bagi 37 perusahaan yang tidak memenuhi undangan, dia menyebut perusahaan tersebut akan ditangani langsung oleh tim terpadu Pemprov Banten dalam rangka mengoptimalkan pencairan pokok pajak.

"Ya kita tidak usah ngomong sanksi dulu. Yang pasti kewajiban mereka dulu kita kejar," ujar Deden dilansir radarbanten.co.id.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Berly Rizky Natakusumah mengatakan tunggakan PKB senilai Rp4,3 miliar tersebut berasal dari 430 unit kendaraan dengan durasi tunggakan 1 hingga 2 tahun.

Tunggakan timbul utamanya karena kendaraan perusahaan sudah berpindah tangan tetapi tidak dilaporkan kepada Samsat. Akibatnya, kendaraan dimaksud tercatat masih dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

"Di saat kendaraan itu dijual, alangkah baiknya melaporkan ke Samsat dalam rangka untuk tidak tercatat sebagai kendaraan yang menunggak bagi pemilik kendaraannya," ujar Berly. (dik)