RI Komitmen Terapkan GloBE Rules, Tak Kejar Side-by-Side Regime

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia berkomitmen menerapkan pajak minimum global sesuai dengan GloBE rules dan tidak tertarik mengejar status sebagai yurisdiksi yang memiliki qualified side-by-side regime.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan Indonesia berkomitmen mengadopsi dan menerapkan GloBE rules mengingat negara ini sedang berada dalam proses aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Kita sedang dalam proses aksesi untuk menjadi anggota OECD. Jadi, kita masih konsisten dengan komitmen kita pada model OECD," ujar Bimo, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Dengan status sebagai yurisdiksi dengan qualified side-by-side regime, pajak tambahan berdasarkan income inclusion rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR) dianggap nol bila grup perusahaan multinasional memiliki UPE yang berlokasi di yurisdiksi dengan status dimaksud.

Untuk mendapatkan status sebagai yurisdiksi dengan qualified side-by-side regime, yurisdiksi harus menerapkan PPh badan dengan tarif setidaknya sebesar 20% serta menerapkan qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT) atau corporate alternative minimum tax (CAMT) yang berbasis pada laporan keuangan dengan tarif sebesar 15%.

Yurisdiksi juga perlu memiliki rezim pajak yang komprehensif atas penghasilan luar negeri, termasuk controlled foreign company (CFC) rules atas laba yang belum didistribusikan.

Saat ini, satu-satunya yurisdiksi yang mendapatkan status sebagai qualified side-by-side regime adalah Amerika Serikat (AS) mengingat AS sudah memenuhi kriteria yang ada, beberapa di antaranya adalah memiliki tarif PPh badan sebesar 21% dan CAMT dengan tarif sebesar 15%.

Dengan diperolehnya status sebagai qualified side-by-side regime, AS tidak perlu menerapkan pajak minimum global sesuai GloBE rules dan bisa menerapkan rezim pajak minimumnya sendiri.

"Side-by-side agreement mengakui kedaulatan pajak AS atas operasi perusahaan AS di seluruh dunia dan kedaulatan pajak negara lain atas aktivitas bisnis di dalam wilayah mereka sendiri," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada awal 2026. (dik)