BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tidak semua sanksi administrasi yang timbul dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PSA) seperti diatur dalam PMK 71/2026.
Kring Pajak menjelaskan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP) dan diterbitkan berdasarkan ketentuan tertentu mengenai keberatan, banding, serta peninjauan kembali (PK) dikecualikan dari fasilitas PSA.
"Jika yang dimaksud adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STP yang terbit berdasarkan Pasal 25 ayat (9) (Keberatan), Pasal 27 ayat (5d) (Banding), dan Pasal 27 ayat (5f) (Peninjauan Kembali) UU KUP, atas sanksi tersebut dikecualikan dari sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Selasa (10/11/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak mengenai kemungkinan mengajukan permohonan PSA atas sanksi yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Pajak.
Merujuk pada Pasal 21A huruf b PMK 71/2026, terdapat pengecualian terhadap sanksi administrasi tertentu yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan.
Pengecualian itu mencakup sanksi administrasi dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP. Alhasil, wajib pajak tidak dapat mengajukan PSA atas sanksi administrasi yang termasuk dalam ketiga ketentuan tersebut.
Namun, Kring Pajak menambahkan masih terdapat sanksi administrasi lainnya yang dapat diajukan permohonan PSA sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
"Selain sanksi administrasi yang tercantum dalam Pasal 21A huruf b PMK-71/2026 tersebut, maka dapat diajukan PSA sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 23 dan 24 PMK-118/2024 s.t.d.t.d PMK-71/2026," jelas Kring Pajak. (rig)
