JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan besarnya pengurangan anggaran MBG akan bergantung pada langkah efisiensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pemerintah masih memetakan biaya yang perlu dipangkas.
"Iya, kira-kira ada harapan ditekan di bawah Rp200 triliun, tapi tergantung efisiensi yang mereka [BGN] lakukan. Ruang untuk itu ada [pemangkasan anggaran]," ujarnya, dikutip pada Minggu (6/9/2026).
Tidak hanya mengandalkan efisiensi yang dilakukan BGN, Kemenkeu kini memperketat pengawasan untuk memastikan program MBG berjalan efisien dan anggarannya tidak digunakan secara berlebihan.
Purbaya menjelaskan pengawasan di lapangan dilakukan oleh pegawai Kemenkeu yang berada di daerah. Masing-masing unit dapat memantau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.
"Sekarang, untuk memastikan program berjalan efisien, Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergiliran. Jadi saya harap nanti kita bisa perbaiki terus kinerja MBG ke depan," kata bendahara negara.
Purbaya sebelumnya mencatat anggaran MBG tahun 2026 terus mengalami penyesuaian. Semula, program prioritas presiden tersebut diperkirakan akan memakan anggaran hingga Rp330 triliun, lalu dipangkas menjadi sekitar Rp240 triliun.
Dia juga telah mendiskusikan masalah pengurangan pagu program MBG bersama Kepala BGN Sudaryono. Dalam pertemuan tersebut, menkeu mengusulkan agar BGN melakukan efisiensi, sehingga alokasi belanja MBG tahun ini dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun.
"Tahun depan juga dianggarkan Rp240, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi," kata Purbaya beberapa waktu lalu. (rig)
