BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (pemda) yang dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Purbaya mengatakan tiap-tiap pemda harus membuat dan memastikan kebijakannya turut mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar usaha berkembang dan ekonomi di daerah bisa lebih maju.
"Kalau enggak begitu, ya kita warning. Bisa lewat menteri sekretariat negara, mendagri, dan lain-lain. Kalau masih ngotot, bisa kita potong TKD-nya," katanya dalam acara International Seminar on Debottlenecking Channel, dikutip pada Rabu (13/5/2026).
Perlakuan yang sama juga akan diberikan kepada kementerian/lembaga (K/L) yang mempersulit aliran investasi. Purbaya pun mengimbau jajaran K/L untuk turut mendorong kemudahan berinvestasi dan berusaha di dalam negeri.
"Karena di kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran [untuk pelaksanaan kebijakan] atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot. Daerah juga sama ya," tuturnya.
Purbaya menjelaskan Indonesia saat ini perlu meningkatkan investasi dan partisipasi swasta dalam perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kuat.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong percepatan realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian berbagai hambatan investasi. Salah satunya melalui Kanal Debottlenecking yang dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Program Pemerintah.
"Beberapa business community yang datang ke sini, kita jelaskan bahwa kita punya debottlenecking task force yang bisa melepaskan problem mereka dengan cepat dan murah," ujarnya.
Purbaya menjelaskan upaya debottlenecking bertujuan untuk menciptakan proses investasi yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan investor.
Dia pun mengeklaim Satgas Debottlenecking selama ini sudah berjalan efektif dalam menyelesaikan berbagai hambatan bisnis yang dialami perusahaan-perusahaan. Dia bahkan menjamin iklim investasi dan usaha di Indonesia sudah kondusif.
"Mereka mungkin masih ragu ini efektif atau enggak, tapi saya sudah bilang ke mereka ini efektif. Karena kita lintas kementerian dan di samping itu saya punya kekuatan anggaran," katanya. (rig)
