KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Bidik Ekonomi Syariah dan Industri Halal Nomor Satu Dunia

Aurora K. M. Simanjuntak
Kamis, 09 Oktober 2025 | 11.15 WIB
Pemerintah Bidik Ekonomi Syariah dan Industri Halal Nomor Satu Dunia
<p>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (ketiga kiri) mendengarkan penjelasan saat meninjau stan salah satu instansi keuangan usai membuka acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah perlu menggali lebih dalam potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia guna memenuhi permintaan global. Terlebih, Indonesia saat ini telah menempati peringkat ke-3 dunia dalam ekonomi syariah global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia berpeluang besar sebagai pemasok utama busana muslim, pariwisata ramah muslim, halal food, serta industri farmasi dan kosmetik halal. Dia berharap kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap PDB terus meningkat.

"Jadi, kalau ini kita terus dorong syariah compliance maka dalam waktu tidak lama dari nomor tiga, kita bisa menyalip ke nomor satu. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," katanya, Rabu (8/10/2025).

Airlangga menyebut permintaan global untuk busana muslim saat ini bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp289 triliun. Menurutnya, Indonesia harus memanfaatkan permintaan pasar global yang tinggi ini.

Untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah dan industri halal, pemerintah telah menyusun 5 strategi. Pertama, memperluas akses pembiayaan syariah melalui skema inovatif seperti KUR Syariah dan Bullion Bank.

Penyaluran KUR Syariah selama 10 tahun terakhir atau pada periode 2015-2025 telah mencapai Rp75 triliun untuk 1,3 juta debitur.

Selain itu, sejak Bank Bullion diluncurkan pada Februari 2025, realisasinya sudah mencapai 45 ton emas yang dapat diintegrasikan dengan instrumen sosial seperti wakaf produktif.

"Potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu., 1 tahunnya bisa memproduksi hampir 110 ton emas sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah, dan menjadi penting untuk disimpan oleh pesantren," jelas Airlangga.

Kedua, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DNKI) tentang perluasan dan pendalaman akses keuangan syariah di seluruh Indonesia.

Ketiga, mempercepat digitalisasi melalui integrasi sistem SIHALAL untuk pengajuan sertifikat halal. Pada 2025, pemerintah telah menyalurkan 5,9 juta sertifikat halal dari target 10 juta sertifikat. Lalu, ada juga platform wakaf digital, dan e-commerce halal.

"Dengan sinergi antara penguatan akses pembiayaan, literasi, dan transformasi digital, kita dapat membangun ekosistem keuangan syariah dan industri halal yang kokoh, inklusif, dan berdaya saing tinggi," ujar Airlangga.

Keempat, mendorong inovasi baru dengan sinergi seluruh stakeholder, seperti pengembangan Pusat Informasi Terpadu Zakat, Infak, dan Sedekah serta perluasan fitur Sukuk Bank Indonesia (SUK-BI) bagi investor non-bank dan non residen.

Kelima, mengoptimalkan 4 Kawasan Industri Halal (KIH) di Jababeka Cikarang, Serang, Bintan, dan Sidoarjo, serta Indonesia Islamic Financial Center (IIFC).

"Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, melainkan jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan," kata Airlangga. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.