Bimo: Taxpayers Charter Wajib Jadi Acuan Kerja Seluruh Pegawai DJP

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan piagam wajib pajak (taxpayers charter) berlaku sebagai pedoman etika layanan, acuan transparansi, serta sarana penguatan hubungan otoritas dan wajib pajak.

Bimo mengatakan taxpayers charter merupakan bentuk komitmen Ditjen Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak.

"Jadikan setiap meja pelayanan, setiap konseling wajib pajak, setiap proses administratif sebagai ruang untuk menunjukkan komitmen terhadap keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap wajib pajak," katanya, Selasa (22/7/2025).

Oleh karena itu, Bimo mewajibkan seluruh unit vertikal DJP di Indonesia untuk menjadikan taxpayers charter sebagai acuan kerja.

"Terapkan sepenuhnya di kantor masing-masing. Jadikan setiap layanan sebagai bentuk bukti integritas Bapak Ibu. Pastikan nilai-nilai piagam ini hidup dalam setiap interaksi kita dengan wajib pajak," tuturnya.

Bimo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi besar terhadap ketahanan fiskal nasional. Setiap rupiah yang dibayarkan wajib pajak adalah bentuk kepercayaan wajib pajak terhadap negara.

Sebagai informasi, taxpayers charter resmi ditetapkan oleh Bimo pada 14 Juli melalui Peraturan Dirjen Pajak No., PER-13/PJ/2025. Piagam wajib pajak tersebut memuat 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak.

Hak Wajib Pajak dalam Taxpayer Charter

1. Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tanpa dipungut biaya.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati, dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang.
5. Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hak untuk memilih penyelesaian secara administratif dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Hak atas kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak.
7. Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
8. Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak dalam Taxpayer Charter

1. Kewajiban untuk menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.
4. Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan.
5. Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
6. Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang menunjuk kuasa.
8. Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pegawai DJP. (rig)