BERITA TERKINI
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan keterangan terkait penerima bantuan sosial (bansos) yang mengalami gagal salur di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (24/6/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis rekening para penerima bantuan sosial (bansos).
Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan analisis rekening penerima bansos diperlukan agar bansos tersalur secara efektif dan tepat sasaran.
"Dalam rangka upaya data yang semakin akurat, dan bansos dapat diterima oleh yang berhak, kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan semacam analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," katanya, dikutip pada Minggu (6/7/2025).
Selama ini, lanjut Gus Ipul, terdapat banyak rekening penerima bansos yang ditengarai dormant dan tidak memiliki transaksi apapun selain menerima transfer bansos.
Untuk mendukung analisis tersebut, sambungnya, Kemensos telah menyerahkan data-data kepada PPTK untuk dianalisis. Tak hanya itu, Kemensos juga turut menyampaikan masalah-masalah perihal penyaluran bansos yang perlu ditindaklanjuti ke depan.
Nanti, hasil analisis PPATK akan menjadi pedoman bagi Kemensos untuk memastikan bansos tersalur secara tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan PPATK akan mengeksplorasi data yang diberikan Kemensos guna mendukung terciptanya penyaluran bansos yang tepat sasaran. PPATK juga akan melakukan analisis dan segera menyampaikan data anomali ke Kemensos.
"Kami menemukan beberapa data memang yang anomali, dan itu akan kami serahkan segera kepada Pak Mensos untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyaluran bansos," tuturnya.
Sebagai informasi, realisasi belanja bansos pada semester I/2025 sudah mencapai Rp78 triliun, naik 2,9% dibandingkan dengan realisasi belanja bansos pada tahun lalu.
Bansos yang disalurkan oleh pemerintah antara lain kartu sembako, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN), program keluarga harapan (PKH), program Indonesia pintar (PIP), kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah, dan lain-lain.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (rig)
