BERITA TERKINI
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto (kiri) berbincang dengan Direktur Jenderal Startegi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu (kanan) saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan belanja perpajakan atau tax expenditure tahun anggaran 2025 akan mencapai Rp515 triliun atau sebesar 2,1% dari produk domestik bruto (PDB).
Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebut mayoritas masyarakat yang menikmati belanja perpajakan tersebut ialah kelompok rumah tangga, yaitu sekitar 54% dari total keseluruhan masyarakat.
"Untuk 2025, kita proyeksikan nilai belanja perpajakan sekitar Rp515 triliun. Ini 2,1% dari PDB dan dinikmati mayoritas oleh rumah tangga," katanya, dikutip pada Kamis (19/6/2025).
Febrio pun menjelaskan ada sejumlah insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat, termasuk rumah tangga. Contoh, pembebasan PPN untuk pembelian bahan pangan pokok, transportasi umum, jasa kesehatan dan jasa pendidikan.
Selain rumah tangga, dia menyebutkan belanja perpajakan yang digelontorkan pemerintah juga telah dinikmati oleh kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Sekitar 20% dari belanja perpajakan itu dinikmati langsung oleh UMKM, dengan tarif yang khusus itu, sekitar Rp100 triliun lebih nilainya untuk 2025," tuturnya.
Dengan adanya belanja perpajakan pada tahun ini, potensi penerimaan pajak sekitar 2,1% dari PDB tidak dipungut dan dibiarkan bersirkulasi untuk menggerakan perekonomian.
Sebagai informasi, estimasi belanja perpajakan 2025 senilai Rp515 triliun tersebut lebih tinggi dari proyeksi awal. Kemenkeu sebelumnya mengestimasi belanja perpajakan pada 2025 hanya mencapai Rp445,5 triliun, atau 1,83% dari PDB.
Febrio juga belum membeberkan proyeksi belanja perpajakan 2024 terbaru akan diterbitkan pada pertengahan tahun ini. Mengacu pada data Kemenkeu, belanja perpajakan 2024 awalnya diestimasi Rp399,9 triliun.
"Dengan sudah masuknya SPT, banyak data-datanya akan diolah dari sana. Jadi, nanti laporan belanja perpajakan untuk 2024 biasanya sekitar Agustus akan kami rilis," jelasnya. (rig)
