BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Indonesia didapuk sebagai negara yang paling transparan dalam melaporkan belanja perpajakan.
Merujuk pada Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada Mei 2026, laporan belanja perpajakan Indonesia dikategorikan sebagai laporan yang paling transparan ketimbang laporan 115 negara lainnya.
"Posisi ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks itu pertama kali diluncurkan pada 2023. Kala itu, Indonesia berada pada peringkat ke-15, lalu naik peringkat ke-2 pada 2024, dan tahun ini Indonesia di posisi teratas," sebut Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (18/5/2026).
Laporan belanja perpajakan Indonesia memperoleh GTETI score senilai 79,9. Skor diperoleh dari penilaian atas 5 dimensi pelaporan belanja perpajakan, yakni public availability, institutional framework, methodology and scope, descriptive TE data, dan TE assessments.
Untuk diperhatikan, GTETI tidak bertujuan untuk membandingkan besaran belanja perpajakan yang telah dialokasikan ataupun membandingkan kualitas dari belanja perpajakan yang diterapkan.
"Negara-negara dinilai berdasarkan praktik pelaporan mereka, termasuk keteraturan, kualitas, dan cakupan laporan belanja perpajakan mereka. Analisis ini didasarkan oleh kriteria objektif yang memungkinkan perbandingkan langsung atas kinerja negara di bidang ini," sebut Agustin Redonda dalam GTETI Companion Paper edisi Mei 2026.
Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat transparansi belanja perpajakan guna mewujudkan tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel.
Upaya dimaksud akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan serta monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan insentif perpajakan.
Dengan laporan belanja perpajakan, publik bisa melihat detail dari fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk nilai, tujuan kebijakan, jenis pajak, sektor penerima manfaat, serta arah dukungannya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pelaporan belanja perpajakan dinilai sebagai bagian penting dari tata kelola APBN guna memastikan setiap insentif yang diberikan oleh pemerintah bisa diawasi bersama. (rig)
