BERITA TERKINI
Ilustrasi. Pengunjung berbelanja di pusat perbelanjaan di Jakarta, Jumat (22/11/2024). Pemerintah menjamin daya beli masyarakat tak akan terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen menjadi 12 persen yang akan dimulai 1 Januari 2025 mendatang, mengingat pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/agr
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan peraturan mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% atas barang-barang mewah.
Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pengaturan soal PPN 12% untuk barang mewah tersebut tidak akan merevisi UU HPP, tetapi cukup melalui peraturan pemerintah (PP). Nanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menyiapkan peraturan yang diperlukan.
"Pasti kalau perlu berubah PP ya kami revisikan. Kan ada PP 49/2022, yang pengecualian PPN. Barangkali kalau sampai ke sana nanti kami koordinasi," katanya, Senin (9/12/2024).
Susiwijono menuturkan kenaikan PPN menjadi 12% akan dikenakan terhadap barang-barang yang selama ini telah ditetapkan sebagai barang mewah dan dikenakan PPnBM. Kemenkeu pun ditugaskan untuk menyusun pengaturan detailnya.
Dia menjelaskan pengaturan soal PPN 12% untuk barang mewah ini cukup diatur dalam PP lantaran PP 49/2022 selama ini juga mengatur perincian barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
Beberapa BKP/JKP tersebut di antaranya barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa pelayanan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan lain sebagainya.
"Yang ditugaskan Bu Menkeu untuk itu. Nanti, kami koordinasikan," ujar Susiwijono.
Pemerintah sebelumnya memutuskan kenaikan tarif PPN menjadi 12% hanya berlaku atas barang-barang mewah. Keputusan ini diambil setelah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN telah diatur dalam undang-undang. Namun, penerapan kebijakan ini bakal dilakukan secara selektif. (rig)
