BERITA TERKINI
Warga mengamati pakaian yang dijajakan di kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (12/8/2024). Bank Indonesia mengeluarkan data berdasarkan survei konsumen bahwa daya beli masyarakat khususnya kelompok kelas menengah menurun yang dipengaruhi sejumlah faktor yaitu deflasi tiga bulan berturut-turut, menurunnya kinerja industri manufaktur, serta banyaknya PHK akibat melemahnya permintaan sehingga produksi tertahan dan ekspor menurun. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah memberikan berbagai skema insentif untuk kelompok masyarakat kelas menengah.
Sri Mulyani mengatakan kebanyakan insentif tersebut bertujuan mendorong daya beli masyarakat kelas menengah. Melalui pemberian insentif ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
"Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," katanya melalui Instagram, Jumat (30/8/2024).
Sri Mulyani mengatakan kelas menengah memiliki peranan dan potensi besar untuk mendukung Indonesia mencapai cita-cita sebagai negara maju pada 2045. Agar kesejahteraan kelompok kelas menengah meningkat, pemerintah antara lain melaksanakan program perlindungan sosial, pemberian subsidi dan kompensasi, serta menyediakan insentif perpajakan.
Dia menyebut insentif perpajakan yang ditujukan kepada kelas menengah misalnya PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah.
Melalui PMK 7/2024, pemerintah mengatur pemberian fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun ini. PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas.
Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh insentif PPN DTP, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Sementara untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, PPN DTP diberikan sebesar 50% PPN yang terutang dari DPP sampai Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Namun, pemerintah telah mengumumkan bakal memperpanjang insentif PPN DTP 100% atas pembelian rumah hingga Desember 2024. Kemenkeu pun segera menerbitkan revisi PMK 7/2024. (sap)
