BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Sebagai upaya terakhir dalam penagihan pajak, Ditjen Pajak (DJP) bisa menyandera penanggung pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp100 juta dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Berdasarkan UU Penagihan pajak, penyanderaan selektif dan hanya dilakukan terhadap pihak yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan agar penyanderaan tak dilakukan sewenang-wenang. Simak Apa Itu Penyanderaan?
“Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu,” Pasal 1 angka 21 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dikutip pada Minggu (28/7/2024).
Kendati dilakukan pengekangan, pemerintah telah mengatur 5 hak yang bisa diperoleh penanggung pajak selama dalam masa penyanderaan. Hak ini diatur dalam Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2023.
Pertama, dapat melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kedua, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga. Keempat, menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas. Kelima, memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri.
Kenam, menerima kunjungan dari keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Hak kunjungan tersebut diberikan paling banyak 3 kali dalam seminggu selama 30 menit untuk setiap kali kunjungan.
Penanggung pajak yang disandera juga berhak menerima kunjungan dari dokter pribadi dan/atau rohaniwan atas biaya sendiri. Kunjungan tersebut dapat dilakukan setelah mendapat izin dari kepala tempat penyanderaan.
Selain itu, penanggung pajak yang disandera berhak mendapatkan izin keluar sementara dari tempat penyanderaan. Izin keluar sementara tersebut dapat diberikan atas 5 keperluan.
Pertama, penanggung pajak yang disandera menderita sakit berat yang memerlukan perawatan rumah sakit di luar tempat penyanderaan. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh pejabat.
Kedua, penanggung pajak yang disandera memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum dan/atau sidang di pengadilan. Ketiga, penanggung pajak mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum. Hal ini dilakukan jika tempat pemilihan umum tidak tersedia di tempat penyanderaan.
Keempat, penanggung pajak yang disandera menghadiri pemakaman orang tua, suami/istri, atau anak. Kelima, penanggung pajak yang disandera menjadi wali nikah atau menghadiri pernikahan anak.
“Jangka waktu yang tercantum dalam surat izin keluar sementara...tidak dihitung sebagai masa penyanderaan,” bunyi Pasal 71 ayat (4) PMK 61/2023. (rig)
