BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu mengimbau pemda-pemda untuk melakukan analisis mendalam sebelum menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan target pajak daerah disusun dengan melihat realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya dan estimasi tren penerimaan ke depan.
"Tentu melihat capaian tahun-tahun sebelumnya dan dianalisis lebih mendalam dengan tren atau alat-alat analisis untuk memberikan suatu ketetapan dalam mengestimasi," ujar Lydia dalam webinar Implementasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2024 yang digelar oleh PKN STAN, dikutip Rabu (25/4/2024).
Tak hanya itu, pemda juga perlu memetakan jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangannya serta objek pajak daerah yang terkait dengan jenis pajak tersebut.
"Harus tahu mendetail jenis-jenis pajak dan berapa tarifnya, dari situ baru dilihat potensinya berdasarkan capaian-capaian tahun sebelumnya," kata Lydia.
Untuk diketahui, Pasal 102 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah mewajibkan pemda untuk menetapkan target pajak daerah sesuai dengan potensi.
"Penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah; dan potensi pajak dan retribusi," bunyi Pasal 102 ayat (1) UU HKPD.
Kebijakan makroekonomi daerah yang dimaksud meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta daya saing daerah. (sap)
