BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang NPWP-nya berstatus non-efektif (NE) bisa langsung melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya tanpa perlu mengubah status.
WP NE memang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. Namun, dengan melaporkan SPT Tahunan maka status NE yang dimiliki wajib pajak akan otomatis berubah menjadi efektif.
"Apabila wajib pajak hendak melaporkan SPT Tahunan maka bisa langsung lapor SPT Tahunan tanpa harus mengubah status wajib pajak [dari nonefektif ke efektif]," cuit contact center Ditjen Pajak (DJP) saat menjawab netizen, Sabtu (16/3/2024).
Penjelasan DJP di atas merespons pertanyaan setorang netizen di media sosial. Wajib pajak tersebut mengaku memiliki NPWP yang statusnya nonefektif. Namun, sepanjang 2023 lalu dirinya sudah berpenghasilan dan atas penghasilannya sudah dipotong pajak. Karenanya, dirinya ingin menyampaikan SPT Tahunan.
"Apakah saya harus mengubah status NE terlebih dulu atau bisa langsung lapor SPT-nya?" tanya wajib pajak tersebut.
WP NE adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Wajib pajak yang mendapat status non-efektif untuk sementara waktu akan dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin.
Kendati sudah mendapatkan status non-efektif, NPWP wajib pajak bersangkutan tetap tercatat dalam sistem DJP. Wajib pajak juga tak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa.
Terdapat 11 kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan status WP NE. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
Keempat, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Kelima, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan.
Keenam, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut.
Ketujuh, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Kedelapan, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
Kesembilan, wajib pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.
Kesepuluh, instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.
Kesebelas, wajib pajak selain sebagaimana disebutkan di atas yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. (sap)
