DJP Perbarui Pedoman Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan restitusi dipercepat bagi wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar hingga Rp100 juta. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (15/9/2023). 

Melalui SE-10/PJ/2023, DJP berpandangan prosedur pemberian restitusi dipercepat bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur dalam PER-5/PJ/2023 masih perlu disempurnakan dan proses restitusi masih perlu dipercepat.

DJP kembali menegaskan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan berstatus lebih bayar maksimal Rp100 juta berhak mendapatkan restitusi dipercepat sesuai dengan Pasal 17D UU KUP.

Melalui SE ini, ditegaskan pula bahwa restitusi dipercepat tetap diberikan meskipun wajib pajak orang pribadi memilih untuk memperoleh restitusi melalui pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP.

Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) diterbitkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta setelah dilakukan penelitian atas kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, bukti potong/pungut yang dikreditkan oleh wajib pajak, dan validitas NTPN atas pajak yang dibayar sendiri oleh pemohon.

Selain tentang restitusi dipercepat, ada pula bahasan mengenai target setoran cukai rokok yang sulit tercapai, pemblokiran akses kepabeanan, pemeriksaan bagi WP OP yang lebih bayar hingga Rp100 juta, serta upaya pemerintah mengoptimalkan retribusi daerah. 

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Pemeriksaan WP OP Lebih Bayar Hingga Rp100 Juta Dibatalkan

SE-10/PJ/2023 juga memerintahkan kantor pelayanan pajak (KPP) untuk membatalkan pemeriksaan terhadap wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta.

KPP perlu membatalkan nomor pengawasan pemeriksaan (NP2) atas SPT Tahunan Orang Pribadi yang telah diteliti dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan Pasal 17B UU KUP. Nanti, SPT itu perlu direkapitulasi untuk diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP).

Bila penelitian menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak, DJP akan menyampaikan surat pemberitahuan pemberian percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan permintaan rekening dalam negeri. (DDTCNews)

Downtrading Bikin Target Cukai Rokok Sulit Dicapai

Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memproyeksikan target setoran cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok hingga akhir tahun ini sulit tercapai. Fenomena peralihan konsumsi ke rokok dengan harga lebih murah (downtrading) menjadi salah satu penyebabnya.

Efek downtrading terjadi di berbagai daerah, terutama Jawa Timur sebagai sentra rokok di Indonesia. Menurut Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur I Untung Basuki, fenomena downtrading biasanya terjadi setelah pemerintah menaikkan tarif cukai rokok.

Kebijakan tarif CHT memang dapat mengubah perilaku konsumsi masyarakat dengan beralih kepada produk yang dikenakan cukai lebih murah. Perubahan perilaku konsumsi itu pada akhirnya turut memengaruhi penerimaan CHT. (DDTCNews)

Akses Kepabeanan Diblokir

DJBC bisa memblokir akses kepabeanan bagi importir, eksportir, dan/atau pemilik barang yang tidak menyerahkan data, dokumen, keterangan lisan, keterangan tertulis, dan/atau contoh barang. Pemblokiran dilakukan dalam rangka penelitian ulang. 

Kewenangan pemblokiran tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 78/2023. Pemblokiran akses kepabeanan itu dilakukan apabila importir, eksportir, dan/atau pemilik barang tetap tidak menyerahkan perkara yang diminta setelah melampaui batas waktu yang ditentukan. (DDTCNews)

Pemda Optimalkan Retribusi Daerah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan retribusi daerah. Tujuannya, menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal. 

Bappenas mencatat ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat masih tinggi, terlihat dari realisasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai 84%. 

Beberapa pemda sudah terbukti mampu mengoptimalkan retribusi daerahnya untuk mendorong PAD, seperti Kota Malang  yang berhasil meningkatkan PAD hingga 46% dari total pendapatan daerah. (Antaranews) (sap)