BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan memprioritaskan pencairan restitusi pajak bagi wajib pajak dengan nominal restitusi kecil atau skala usaha kecil yang dinilai paling terdampak oleh tekanan ekonomi.
Kasubdit Peraturan PPN Industri DJP Endro Tribudi Setijanto mengatakan pencairan restitusi pajak bagi kelompok wajib pajak tersebut juga bertujuan agar likuiditas mereka tidak terhambat.
"Kemudian, wajib pajak yang mungkin kecil-kecil gitu, ada perintah untuk mempercepat restitusi karena mereka kita anggap yang paling suffer di perekonomian," katanya, dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Selain itu, Endro menyampaikan menteri keuangan telah memberikan arahan untuk mempercepat pencairan restitusi pajak bagi pelaku usaha di industri padat karya serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia pun menegaskan uang restitusi pajak merupakan hak wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah akan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak karena uang tersebut bukan hak negara.
"Jadi prinsipnya, restitusi itu adalah mengembalikan uang yang bukan hak negara," ucap Endro.
Endro menjelaskan terdapat 2 mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pertama, restitusi melalui proses pemeriksaan oleh petugas pajak.
Kedua, restitusi dipercepat atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diberikan tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Endro menegaskan restitusi dipercepat merupakan fasilitas bagi wajib pajak berisiko rendah.
"Jadi, restitusi tidak bicara keluar atau tidak [uang restitusi pajak]. Tetapi berbicara tentang keluar dengan cara pengembalian pendahuluan atau keluar dengan cara pemeriksaan. Jadi dilihatnya secara lengkap, pemeriksaan dan pengembalian pendahuluan, bukan keluar [cair] atau tidak keluar," kata Endro.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa pencairan restitusi pajak harus dilakukan secara hati-hati melalui serangkaian tahapan penelitian dan pemeriksaan.
Meski begitu, langkah tersebut bukan untuk menyulitkan wajib pajak, melainkan untuk memastikan restitusi pajak tepat sasaran dan dicairkan hanya kepada wajib pajak yang berhak.
"Mengeluarkan uang yang sudah masuk ke dalam kas negara tentunya bukan berarti kami akan menyulitkan wajib pajak dalam mendapatkan haknya. Namun, kami harus secara prudent, harus lakukan penelitian, pemeriksaan, sehingga memang diberikan kepada mereka yang betul-betul berhak," jelas Inge. (rig)
