APBN Lebih Banyak untuk Rapat dan Dinas, DPR Dorong Wellbeing Budget

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti realisasi belanja negara yang hingga saat ini lebih banyak dinikmati oleh birokrat.

Ketua DPR Puan Maharani mencontohkan dari belanja program stunting senilai Rp10 miliar, hanya senilai Rp2 miliar yang dibelanjakan langsung untuk kelompok penerima manfaat. Senilai Rp8 miliar dari belanja tersebut justru digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat semata.

"Belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya," kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023/2024, Rabu (16/8/2023).

Menurut Puan, belanja negara pada 2024 dan tahun-tahun yang akan datang harus ditingkatkan kualitasnya. Oleh karenanya kelompok penerima manfaat mendapatkan manfaat langsung dari alokasi anggaran dimaksud. Adapun yang dimaksud kelompok penerima manfaat adalah rakyat.

Guna mendukung upaya ini, Puan mengatakan pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) APBN 2024 telah memperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau wellbeing budget.

Dengan konsep ini, kinerja APBN dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, alokasi belanja tidak lagi didominasi oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan birokrasi.

"Anggaran berbasis kesejahteraan menjadi acuan di setiap kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN," ujar Puan.

Penggunaan konsep anggaran berbasis kesejahteraan pada APBN tahun depan ditargetkan bisa menjadi landasan dalam penyusunan APBN tahun-tahun yang datang. (sap)