BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri, termasuk melalui pelarangan ekspor sumber daya alam (SDA) mentah.
Jokowi mengatakan pelarangan ekspor menjadi salah satu upaya pemerintah mendorong pelaku usaha untuk melakukan hilirisasi sehingga produknya bernilai tambah. Namun, pelarangan ekspor dalam jangka pendek juga dapat menimbulkan efek yang tidak nyaman pada perekonomian.
"Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah dan bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tetapi, jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya," katanya, Rabu (16/8/2023).
Saat membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR, Jokowi menuturkan hilirisasi menjadi salah satu strategi yang dapat dilaksanakan untuk mencapai cita-cita sebagai negara maju pada 2045.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Salah satunya kaya akan sumber daya alam (SDA), termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.
Namun, hal itu tidak cukup karena Indonesia tidak bisa selamanya menjual bahan mentah tanpa ada nilai tambah. Oleh karena itu, ia menegaskan Indonesia harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber dayanya sehingga dapat lebih menyejahterakan rakyat.
Melalui hilirisasi, lanjut presiden, akan tercapai transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.
Jokowi menyebut pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.
Kebijakan ini menunjukkan hilirisasi tidak hanya dilaksanakan pada komoditas mineral, tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, dan komoditas potensial lainnya.
Dia meyakini langkah hilirisasi ini akan berdampak positif pada perekonomian dalam jangka panjang, terutama jika ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pabrik pengolahannya telah beroperasi.
Sebagai gambaran, setelah Indonesia menyetop ekspor nikel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat sehingga kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka banyak peluang kerja.
Kondisi serupa juga bakal terjadi pada komoditas nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan rumput laut.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, pendapatan per kapita Indonesia dalam 10 tahun bakal mencapai Rp153 juta atau US$10.900. Angka ini akan meningkat menjadi Rp217 juta atau US$15.800 dalam 15 tahun, serta Rp331 juta atau US$25.000 dalam 22 tahun. Pada 2022, pendapatan per kapita Indonesia baru Rp71 juta.
"Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita," ujar Jokowi.
Mengutip data International Institute for Management Development (IMD), Jokowi menambahkan daya saing Indonesia pada 2022 telah naik dari rangking 44 menjadi 34. Menurutnya, kenaikan ini menjadi tertinggi di dunia. (rig)
