JAKARTA, DDTCNews - Pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU) akan diikuti dengan pembentukan 2 badan khusus, yakni badan pengelola aset dan badan pengawas aset.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan kedua badan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset rampasan serta mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Badan pengelola aset akan dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum agar aparat yang melakukan penindakan tidak turut mengelola aset rampasan.
"Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," ujar Habiburokhman, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Pemisahan antara lembaga penegak hukum dan lembaga pengelola aset rampasan merupakan praktik yang diterapkan di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia.
Sementara itu, badan pengawas aset akan dibentuk untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan perampasan aset tidak boleh disalahgunakan sebagai sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
"Jangan sampai UU Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tutur Habiburokhman.
Pembentukan kedua badan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset melalui pengelolaan aset rampasan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan perampasan.
DPR juga akan berupaya memastikan perampasan aset dilaksanakan secara akuntabel tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagai informasi, DPR telah menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi UU dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Melalui UU tersebut, perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam perkara korupsi dan 6 jenis tindak pidana lainnya, yakni:
