JAKARTA, DDTCNews - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendukung usulan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan perlakuan pajak atas zakat.
Menurut Baznas, zakat perlu diperlakukan sebagai pengurang pajak secara langsung atau kredit pajak bagi para wajib pajak yang melaksanakan kewajiban keagamaan dimaksud.
"Memang kami mengajak [untuk] duduk secara serius bagaimana membuat stimulus bagi para pembayar zakat agar mereka bisa mengurangi pajaknya secara langsung," ujar Pimpinan Baznas Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Baznas berpandangan zakat perlu diperlakukan sebagai kredit pajak guna meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai kewajiban keagamaan dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan.
Rizaludin mengeklaim partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan zakat bakal meningkat secara signifikan bila zakat diakui sebagai kredit pajak bagi umat Muslim yang melaksanakan kewajiban tersebut.
Ke depan, Rizaludin berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengakomodasi usulan Baznas dengan memperlakukan pembayaran zakat sebagai kredit pajak.
"Kami belum menerima koordinasi secara langsung, tapi kami selalu berdiskusi dengan berbagai stakeholders agar kebijakan tentang zakat mengurangi pajak secara langsung ini bisa diakomodasi oleh Kemenkeu, sehingga harapannya partisipasi pembayar pajak juga meningkat," ujar Rizaludin.
Menanggapi usulan tersebut, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya mengatakan perubahan perlakuan pajak atas zakat harus mempertimbangkan aspek keadilan antarumat beragama.
"Untuk aturan sekarang, kita harus berlaku adil untuk semua umat beragama. Jadi memang bukan sebagai kredit pajak, tetapi sebagai pengurang penghasilan kena pajak," ujar Bimo pada Juli 2026.
Saat ini, zakat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak sepanjang zakat dimaksud dibayarkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. (dik)
