JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 turut memuat klausul mengenai pengenaan PPh final 0% atas pembebasan utang dalam rangka likuidasi pada pelaksanaan restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.
Sebelum dikenai PPh final 0%, perlu dipastikan bahwa utang yang dibebaskan merupakan pinjaman yang memenuhi karakteristik sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026.
"Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f merupakan pinjaman dengan karakteristik sebagai berikut," bunyi penggalan Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Karakteristik utang sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026 yakni:
Tidak hanya memenuhi karakteristik utang dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, pengenaan PPh final sebesar 0% juga mensyaratkan pemenuhan 4 kriteria dalam Pasal 25 ayat (2) PP 41/2026, yakni:
Untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0% atas pembebasan utang, entitas yang dibebaskan utangnya wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukungnya kepada dirjen pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang.
Dalam hal entitas restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum 6 bulan, pemberitahuan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan.
Selain menyampaikan pemberitahuan, entitas yang membebaskan utang dan yang dibebaskan utangnya harus memenuhi syarat untuk memperoleh surat keterangan fiskal (SKF) dan melunasi utang pajak.
Bila utang yang hendak dibebaskan ternyata tidak memenuhi karakteristik sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, utang tersebut merupakan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan.
"Dalam hal pinjaman tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pinjaman tersebut diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan," bunyi Pasal 24 ayat (2) PP 41/2026.
Perlakuan sebagai ekuitas ini juga berlaku terhadap pinjaman tanpa bunga sebagaimana tersebut dalam PP 94/2010.
Dalam hal utang diperlakukan sebagai ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 41/2026, penghapusan pinjaman tersebut bukan merupakan penghasilan bagi debitur serta tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi kreditur.
Perlakuan pajak khusus dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN dalam PP 41/2026 dinyatakan berlaku hanya hingga 31 Desember 2029. (dik)
