Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PP 41/2026

Ini Syarat PPh 0% atas Pembebasan Utang dalam Restrukturisasi BUMN

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Jumat, 20 November 2026 | 16.30 WIB
Ini Syarat PPh 0% atas Pembebasan Utang dalam Restrukturisasi BUMN
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 turut memuat klausul mengenai pengenaan PPh final 0% atas pembebasan utang dalam rangka likuidasi pada pelaksanaan restrukturisasi BUMN dan anak usahanya.

Sebelum dikenai PPh final 0%, perlu dipastikan bahwa utang yang dibebaskan merupakan pinjaman yang memenuhi karakteristik sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026.

"Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f merupakan pinjaman dengan karakteristik sebagai berikut," bunyi penggalan Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Jumat (20/11/2026).

Karakteristik utang sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026 yakni:

  1. kreditur mengakui pinjaman secara ekonomis dan secara legal;
  2. ada tanggal jatuh tempo pinjaman;
  3. ada kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman;
  4. ada pembayaran sesuai jadwal pembayaran yang telah ditetapkan, baik untuk pokok pinjaman maupun imbal hasilnya;
  5. pada saat pinjaman diperoleh, peminjam memiliki kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur independen serta membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independen;
  6. didasarkan pada perjanjian pinjaman yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. ada konsekuensi hukum bila peminjam gagal dalam mengembalikan pokok pinjaman dan/atau imbal hasilnya; dan
  8. ada hak tagih bagi pemberi pinjaman sebagai kreditur independen.

Tidak hanya memenuhi karakteristik utang dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, pengenaan PPh final sebesar 0% juga mensyaratkan pemenuhan 4 kriteria dalam Pasal 25 ayat (2) PP 41/2026, yakni:

  1. kreditur dan debitur terkait merupakan entitas restrukturisasi yang memiliki hubungan istimewa antara keduanya;
  2. debitur merupakan entitas restrukturisasi dalam proses likuidasi yang dibuktikan dengan akta pernyataan keputusan RUPS mengenai pembubaran perusahaan diikuti dengan likuidasi atau berdasarkan penetapan pengadilan mengenai likuidasi;
  3. penghapustagihan piutang oleh kreditur telah mendapatkan persetujuan berdasarkan ketentuan di bidang BUMN untuk kreditur BUMN atau sudah disetujui sesuai dengan anggaran dasar untuk kreditur anak usaha BUMN;
  4. utang sudah diakui secara hukum dan akuntansi sebelum 1 Januari 2026, termasuk bunga pinjaman atas pokok utang yang timbul setelah 1 Januari 2026.

Untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0% atas pembebasan utang, entitas yang dibebaskan utangnya wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukungnya kepada dirjen pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pembebasan utang.

Dalam hal entitas restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum 6 bulan, pemberitahuan harus disampaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan.

Selain menyampaikan pemberitahuan, entitas yang membebaskan utang dan yang dibebaskan utangnya harus memenuhi syarat untuk memperoleh surat keterangan fiskal (SKF) dan melunasi utang pajak.

Perlakuan atas Utang yang Memenuhi Kriteria Pasal 24 ayat (1)

Bila utang yang hendak dibebaskan ternyata tidak memenuhi karakteristik sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) PP 41/2026, utang tersebut merupakan pinjaman yang diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan.

"Dalam hal pinjaman tidak memenuhi sebagian atau seluruh karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pinjaman tersebut diperlakukan sebagai ekuitas untuk keperluan perpajakan," bunyi Pasal 24 ayat (2) PP 41/2026.

Perlakuan sebagai ekuitas ini juga berlaku terhadap pinjaman tanpa bunga sebagaimana tersebut dalam PP 94/2010.

Dalam hal utang diperlakukan sebagai ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) PP 41/2026, penghapusan pinjaman tersebut bukan merupakan penghasilan bagi debitur serta tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi kreditur.

Perlakuan pajak khusus dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN dalam PP 41/2026 dinyatakan berlaku hanya hingga 31 Desember 2029. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.