JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA) terus bertambah. Hingga 20 November 2026, terdapat 15.451 wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk memperoleh keringanan sanksi pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa otoritas pajak belum memiliki data mengenai jumlah permohonan PSA yang dikabulkan atau ditolak.
"Terkait data permohonan PSA yang mendapatkan keputusan diterima atau ditolak saat ini belum dilakukan monitor," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Wajib pajak perlu memperhatikan persyaratan pengajuan PSA. Sebab, DJP tidak akan mempertimbangkan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan.
Apabila persyaratan tidak dipenuhi, DJP tidak akan menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, terhadap permohonan PSA yang tidak dipertimbangkan, Dirjen Pajak akan menyampaikan surat pengembalian paling lama 1 bulan sejak tanggal permohonan diterima.
Melalui surat tersebut, DJP akan menyampaikan secara tertulis bahwa permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan beserta alasan tidak terpenuhinya persyaratan.
Permohonan PSA yang tidak dipertimbangkan dianggap belum diajukan sehingga tidak mengurangi jumlah kesempatan wajib pajak untuk mengajukan permohonan.
Sementara itu, Dirjen Pajak berwenang menerbitkan surat keputusan atas permohonan PSA setelah melakukan penelitian. Keputusan tersebut dapat berupa pengabulan seluruhnya, pengabulan sebagian, atau penolakan permohonan.
Berdasarkan Pasal 29 PMK 118/2024 s.t.d.d. PMK 71/2026, surat keputusan tersebut harus diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atau permohonan pengurangan denda administratif PBB-P5L diterima.
Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan Dirjen Pajak tidak menerbitkan surat keputusan ataupun menyampaikan surat pengembalian, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dengan demikian, DJP harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 bulan tersebut. (rig)
