PEMERINTAH telah menerbitkan Undang-Undang (UU) 6/2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Undang-undang yang mulai berlaku pada 19 Agustus 2026 ini menjadi landasan hukum bagi pembentukan PFII di Indonesia.
Untuk memastikan pengelolaan PFII berjalan efektif, UU 6/2026 mengatur struktur kelembagaan khusus. Selain Dewan PFII dan Dewan Pertimbangan PFII, UU 6/2026 juga membentuk Lembaga Pengelola PFII sebagai salah satu lembaga yang menjalankan pengelolaan operasional PFII. Lantas, apa itu Lembaga Pengelola PFII?
Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU 6/2026, Lembaga Pengelola PFII (LP PFII) adalah badan hukum yang memiliki kewenangan khusus dalam melaksanakan pengelolaan operasional PFII. Secara kelembagaan, LP PFII berada di bawah koordinasi Dewan PFII yang diketuai oleh gubernur PFII.
Untuk itu, LP PFII bertanggung jawab kepada gubernur PFII dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selain itu, LP PFII juga diawasi oleh Dewan PFII. Kendati demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan PFII tidak memengaruhi independensi LP PFII dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Dalam struktur organisasinya, LP PFII dipimpin oleh Kepala LP PFII. Seperti halnya gubernur PFII, Kepala LP PFII juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Sebagai pihak yang mengepalai LP PFII, Kepala LP PFII memiliki 2 tugas utama:
Untuk melaksanakan tugasnya, LP PFII dapat mengangkat deputi. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dan pelaksanaan tugas Kepala LP PFII akan diatur dalam Peraturan LP PFII dan kebijakan internal LP PFII.
Pembentukan LP PFII memperjelas pembagian fungsi antara perumusan kebijakan strategis oleh Dewan PFII, pengawasan sektor keuangan oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) PFII, serta pengelolaan operasional sehari-hari oleh LP PFII.
Selain mengelola operasional PFII, LP PFII bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan usaha sektor lainnya yang mencakup transportasi, akomodasi, kesehatan, pengelolaan sampah dan limbah, pariwisata, makanan dan minuman, serta kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan Dewan PFII.
Pada hakikatnya, LP PFII berperan untuk memastikan operasional PFII berjalan lancar. Dalam menjalankan tugasnya, Pasal 21 ayat (2) UU 6/2026 memberikan sejumlah kewenangan kepada LP PFII sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugasnya, LP PFII diharuskan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, badan, dan/atau pihak berwenang lain yang terkait.
Selain dengan pihak di dalam negeri, LP PFII juga perlu berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, badan, dan/atau pihak berwenang lain di luar negeri. (rig)
