BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) masih memiliki waktu hingga 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya, termasuk pada Surat Berharga Negara (SBN).
Kepala Seksi Perencanaan Transaksi Surat Utang Negara dan Derivatif DJPPR Arif Prabowo Sulistiono mengatakan pemerintah telah menerbitkan SBN khusus untuk menampung harta bersih yang diungkapkan melalui PPS. Pemerintah pun masih menjadwalkan 2 kali penerbitan SBN khusus PPS lagi, yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Agustus 2023 dan Surat Utang Negara (SUN) pada September 2023.
"Perhatikan waktu-waktunya, terutama sebelum 23 Agustus 2023 dan 22 September 2023, penawaran harus sudah diterima dealer utama," katanya dalam Tax Live DJP, dikutip pada Jumat (21/7/2023).
Arif mengatakan wajib pajak peserta PPS berkewajiban melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Apabila berkomitmen menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan, berarti wajib pajak hanya memiliki waktu sekitar 2 bulan untuk merealisasikannya.
Wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen menginvestasikan harta bersihnya telah memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah ketimbang sekadar mendeklarasikan harta bersih. Peserta PPS tersebut pun harus memenuhi komitmennya untuk menginvestasikan hartanya agar terhindar dari sanksi.
SBN khusus PPS yang ditawarkan terdiri atas SUN seri FR0094 yang berdenominasi rupiah dan SUN seri USDFR0003 dalam denominasi dolar AS, serta SBSN seri PBS035 yang berdenominasi rupiah. Investasi SBN dalam mata uang dolar AS hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak yang mengungkapkan harta dalam valuta asing.
Arif menjelaskan terdapat 5 proses yang dilaksanakan ketika menawarkan SBN khusus PPS. Pertama, pengumuman seri SBN dan kisaran yield-nya. Kedua, penyampaian final yield.
Ketiga, penyampaian permohonan dari dealer utama dan penyampaian undangan transaksi kepada dealer utama. Keempat, transaksi private placement. Kelima, setelmen transaksi.
Peserta PPS yang berminat berinvestasi pada SBN dapat menghubungi dealer utama dengan membawa berkas yang dibutuhkan, termasuk surat keterangan (suket) keikutsertaan PPS.
"Hubungilah dealer utama karena transaksi ini private placement. Nanti dealer utama akan menyampaikan proposal ke kami untuk dilakukan transaksi," ujarnya.
PMK 196/2021 mengatur wajib pajak dapat melakukan perpindahan investasi setelah 2 tahun sejak harta diinvestasikan. Namun, perpindahan dibatasi hanya 2 kali selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender.
Di sisi lain, beleid itu juga mengatur sanksi berupa tambahan PPh final apabila wajib pajak gagal menginvestasikan harta bersih yang diungkap dalam PPS. Besarannya bervariasi tergantung pada kewajiban yang tidak dipenuhi wajib pajak serta skema PPS yang diikuti. (sap)
