BERITA TERKINI
SEMARANG, DDTCNews – Pemkot Semarang resmi menghapus biaya sewa komersial untuk penggunaan lahan pertanian milik pemerintah daerah. Kebijakan ini mulai berlaku seiring dengan diterbitkannya Perda Kota Semarang No. 4/2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan perubahan regulasi ini merupakan wujud keberpihakan pemkot kepada petani. Selain itu, perubahan regulasi ini dimaksudkan untuk mempertahankan ketahanan pangan daerah.
“Jika memakai sistem sewa, tarifnya berubah menjadi komersial dan jelas memberatkan. Karena itu, retribusi adalah opsi yang paling adil sehingga petani bisa tetap menggarap lahan tanpa terbebani biaya tinggi” katanya, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Agustina, skema retribusi khusus tersebut tidak hanya meringankan biaya yang harus dibayar petani, tetapi juga membuat mekanisme perpanjangan pemanfaatan lahan menjadi lebih sederhana dan dapat diperpanjang setiap tahun.
Agustina menjelaskan perubahan skema penggunaan lahan pertanian sebenarnya sudah dimulai sejak 2023. Perubahan ini diatur melalui Perda Kota Semarang No. 10/2023 yang menggantikan Peraturan Wali Kota Semarang No. 28/2022.
Kini, Perda No, 4/2025 hadir untuk memperkuat dan memberikan dasar hukum yang jelas. Agustina menyebut perda terbaru tersebut secara spesifik mengatur objek retribusi pemanfaatan aset untuk lahan pertanian atau perkebunan dengan tarif khusus.
Selain itu, lanjut Agustina, kebijakan ini juga menjadi langkah konkret pemkot dalam menjawab kekhawatiran Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kekhawatiran itu terkait dengan adanya praktik penyalahgunaan lahan pertanian pada sejumlah wilayah.
Untuk mencegah alih fungsi lahan dan penyalahgunaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diwajibkan memverifikasi lintas organisasi untuk setiap pengajuan pemanfaatan lahan. Proses verifikasi itu juga perlu melibatkan berbagai pihak.
Pihak tersebut mulai dari Bappeda, Disperkim, Inspektorat, Bagian Hukum, hingga Dinas Pertanian dan Pemerintah Kecamatan. Selain itu, evaluasi tahunan akan dilakukan sebelum petani diperbolehkan memperpanjang pemanfaatan lahan.
“Ini bentuk pengawasan agar lahan pertanian tidak tiba-tiba berubah menjadi kegiatan komersial di luar izin,” tegas Agustina.
Agustina juga memastikan bahwa belum ditemukan kasus penyalahgunaan lahan pertanian di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan kesesuaian tata ruang dan fungsi selalu dilakukan pengecekan pada awal pemanfaatan lahan.
“Retribusi yang lebih ringan dan dapat diperpanjang membuat petani lebih tenang, sementara fungsi lahan tetap terjaga,” ujarnya seperti dilansir lingkartv.com. (rig)
