APBD 2025

Prabowo Soroti Dana Pemda Mengendap di Bank, Ini Penjelasan Mendagri

Redaksi DDTCNews
Selasa, 25 November 2025 | 12.30 WIB
Prabowo Soroti Dana Pemda Mengendap di Bank, Ini Penjelasan Mendagri
<p>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/3/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto ternyata turut memantau besarnya dana pemda yang mengendap di bank.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan realisasi APBD 2025 menjadi salah satu topik yang dibicarakan Prabowo saat memanggilnya ke Istana Merdeka, kemarin. Menurutnya, Prabowo mempertanyakan alasan pemda menyimpan banyak dana di bank ketimbang segera merealisasikan belanja.

"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," katanya, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Tito menyebut ada sejumlah alasan pemda menyimpan dananya di bank. Salah satunya, kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025 sehingga saat awal pemerintahan lebih fokus untuk membentuk "kabinet" masing-masing.

Kemudian, pemda biasanya mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak di akhir tahun mengingat banyak pekerjaan yang pembayarannya baru dilakukan ketika selesai. Selain itu, pemda juga kerap menyimpan dana untuk persiapan anggaran membayar gaji dan biaya operasional pada Januari tahun berikutnya.

"Beda dengan pemerintah pusat, K/L. Kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan, kalau daerah tidak. Dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat tapi juga dia harus persiapan," ujarnya.

Tidak hanya dana yang mengendap di bank, Prabowo juga meminta laporan soal realisasi pendapatan dan belanja daerah yang masih rendah. Realisasi belanja daerah hingga 23 November 2025 baru sebesar 68%, masih lebih kecil dari rencana sebesar 75% atau 80%.

Sementara soal pendapatan daerah, realisasinya rata-rata baru 83% dari target. Padahal, Kemendagri mengharapkan realisasi pendapatan daerah sebesar 90% hingga November 2025.

Menurut Tito, Kemendagri terus mendorong pemda untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanjanya sebelum tutup buku. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.