BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak mewaspadai potensi lonjakan sengketa pajak terkait transfer pricing. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Jumat (20/9/2019).
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) John Hutagaol mengatakan digitalisasi telah memicu semakin cepatnya proses globalisasi. Hal tersebut telah meningkatkan volume dan nilai transaksi lintas yurisdiksi, baik dari sisi perdagangan, jasa, maupun investasi.
Sekitar 60% transaksi lintas yurisdiksi tersebut merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Dengan demikian, ada potensi peningkatan jumlah sengketa, terutama terkait transfer pricing.
“Untuk mencegah timbulnya sengketa pajak karena transfer pricing, Indonesia telah menerbitkan regulasi tentang Advance Pricing Agreement (APA),” ujarnya.
Jika sudah masuk dalam konteks sengketa, penyelesaian bisa dilakukan melalui pengajuan keberatan dan banding (domestic remedies) atau Mutual Agreement Procedure (MAP). John mengatakan kebijakan pajak terkait transfer pricing di Indonesia sudah sesuai dengan international best practice.
Dalam The 2018 Mutual Agreement Procedure (MAP) Statistics yang OECD, terlihat bahwa kasus bar uterus meningkat. Dibandingkan dengan 2017, kasus transfer pricing naik hampir 20%. Sementara, kasus lain naik lebih dari 10%.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti tentang rencana pemerintah mengubah sistem pajak untuk penghasilan wajib pajak orang pribadi dari world wide menjadi teritorial. Pasalnya, pemerintah masih menggodok skema yang tepat terkait penggunaan sistem teritorial.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemerintah mendorong pelaku usaha untuk terbuka dalam menyusun dokumentasi transfer pricing (TP Doc). Di sisi lain, otoritas juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mendapat keadilan jika sengketa muncul.
“Penyelesaian sengketa pajak di forum internasional yang lazim dikenal yaitu MAP dan arbitrase,” ujarnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah masih menggodok skema yang tepat terkait penggunaan sistem teritoral dalam pajak. Apalagi, negara-negara OECD juga tidak menerapkan sistem itu secara murni.
“Kami sedang mematangkan konsep tersebut supaya tepat dan sesuai dengan kondisi Indonesia,” katanya.
Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan memang tidak ada negara yang mengadopsi sistem world wide maupun teritorial secara murni. Mayoritas negara justru mengombinasikan keduanya.
Misalnya, setelah reformasi pajak 2017, Amerika Serikat (AS) dianggap telah beralih ke sistem teritorial. Padahal, AS hanya mengecualikan penghasilan dividien dari luar negeri. Di Prancis, meskipun mengadopsi sistem teritorial, penghasilan pasif dari luar negeri tetap dipajaki.
“Artinya, pemerintah punya spektrum desain sistem yang luas, tidak harus mengecualikan seluruh penghasilan dari luar,” ujarnya.
Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan ketidakpatuhan instansi pemerintah dalam menjalankan aturan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
BPK menemukan adanya pengelolaan PNBP pada 36 kementerian/lembaga (K/L) dengan nilai minimal Rp352,38 miliar dan US$78,07 juta yang belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, BPK menemukan permasalahan pada pengelolaan piutang pada 18 K/L.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18—19 September 2019 memutuskan untuk memangkas BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,25%. Selain itu, suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility juga turun 25 bps masing-masing menjadi 4,50% dan 6,00%.
“Sebagai langkah pre-emptive untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat,” demikian pernyataan BI. (kaw)
