Tekan Defisit Transaksi Berjalan, Impor Migas Dipangkas

JAKARTA, DDTCNews - Defisit transaksi berjalan pada kuartal I/2019 tercatat lebih tinggi dari tahun lalu. Untuk mengerem pelebaran defisit ini, pemerintah mulai menekan impor migas pada bulan ini.

Menko Perekonomian Darmin Nasution tidak menampik defisit transaksi berjalan/current account deficit (CAD) cenderung melebar dari tahun lalu. Oleh karena itu, kebutuhan impor migas terutama untuk avtur dan solar akan ditekan serendah mungkin.

"Dibanding kuartal I tahun lalu memang meningkat sedikit, kita memang masih dibebani defisit yang agak besar," katanya di Kantor Menko Perekonomian, Jumat (10/5/2019).

Mantan Dirjen Pajak itu menjanjikan perbaikan CAD hingga akhir tahun. Memangkas impor migas mulai dilakukan pemerintah pada bulan Mei 2019.

Sebagai gantinya, ekpor minyak mentah RI akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik terutama avtur dan solar. Rencana tersebut menurutnya sudah melalui perhitungan matang Pertamina dan KemenESDM sebagai pemangku utama kebijakan migas nasional.

"Sebenarnya bulan depan [Mei 2019] migas terutama avtur dan solar kita tidak impor lagi, kita tekan serendah mungkin. Kita mau pakai produk minyak mentah di dalam negeri untuk diolah di sini dan menurut Pertamina dan ESDM itu bisa dilakukan," paparnya.

Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkecil CAD pada kuartal tersisa tahun ini. Adapun seberapa besar nilai dan volume impor migas akan terpangkas, Darmin masih menunggu data riil dari Pertamina dan KemenESDM.

"Oke CAD memburuk pada kuartal I, tapi diharapkan membaik pada kuartal-kuartal selanjutnya," imbuhnya.

Sebagai informasi, pada tiga bulan pertama 2019 tercatat defisit transaksi berjalan sebesar US$7,0 miliar atau 2,6% dari PDB. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal IV/2018 mencapai US$9,2 miliar atau 3,6% dari PDB).

Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, CAD mencatat pelebaran. Pasalnya, pada kuartal I/2018 defisit transaksi berjalan sebesar US$5,19 miliar atau 2,01% dari PDB. (Bsi)