Awal Tahun, Sri Mulyani Kocok Ulang Posisi Sebagian Pejabat DJP

JAKARTA, DDTCNews – Belum genap sebulan tahun anggaran 2019 berjalan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan beberapa pergeseran posisi jajaran eselon II di tubuh Ditjen Pajak.

Sri Mulyani mengatakan pergeseran dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghadapi tantangan pada tahun ini. Apalagi beberapa posisi dinilai cukup strategis menentukan kinerja setiap fungsi yang melekat pada otoritas pajak.

“Mutasi fungsi di DJP, termasuk di penyelidikan, pengolahan data, dan intelijen merupakan fungsi strategis DJP,” katanya di Kantor Kemenkeu, Rabu (23/1/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan mutasi 18 pegawai yang dilakukan banyak berhubungan dengan kegiatan ekstensifikasi otoritas pajak. Oleh karena itu, perubahan tata kelola yang baik dalam melayani wajib pajak harus ada.

Selain itu, mulai efektifnya skema pertukaran informasi keuangan atau automatic exchange of information (AEoI) juga menjadi tantangan yang harus dijawab. Dengan demikian, setiap tambahan kewenangan tidak seharusnya membuat wajib pajak merasa resah. Kepercayaan kepada otoritas dalam penggunaan data menjadi faktor kunci.

“Tahun ini kita jalankan AEoI dan dibutuhkan kemampuan untuk jaga, olah, dan gunakan data hanya untuk kepentingan perpajakan. Tugas yang tidak mudah karena kepercayaan dan kredibilitas menjadi penting,” jelas Sri Mulyani.

Selain itu, mutasi juga dilakukan di tubuh Ditjen Perbendaharaan. Pesan Sri Mulyani kepada para pejabat adalah tetap menjaga performa baik di tahun sebelumnya. Dia menyebut tugas penjagaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan harus terus dilakukan.

“Untuk perbendaharaan, kita sedang selesaikan laporan keuangan 2018, untuk lakukan audit agar terjaga WTP-nya. Perbendaharaan harus lanjutkan efisiensi dan inovasi,” tandasnya. Berikut rincian pejabat di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu yang dimutasi.

Direktorat Jenderal Pajak

  Direktorat Jenderal Perbendaharaan