BERITA TERKINI
Ilustrasi suasana Sidang Paripurna DPR.
JAKARTA, DDTCNews – DPR diperkirakan tidak maksimal dalam menjalankan peran legislatif mulai masa sidang 16 Agustus 2018 hingga tahun depan.
Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo memperkirakan kegiatan anggota DPR akan terkonsentrasi ke daerah pemilihan (dapil) karena masuk tahun politik. Dengan demikian, pembahasan rancangan regulasi akan lebih difokuskan pada konten yang ringan.
“Kalau dalam waktu dekat saya lihat DPR ini sampai dengan April [2019] anggota pasti akan konsentrasi ke dapil masing masing. Jadi kalau dilihat dari anggota dewan maka pembahasan pada RUU yang tidak terlalu berat,” ujarnya, Senin (13/8/2018).
Saat menjelaskan terkait rancangan undang-undang (RUU) yang berada di bawah Komisi XI DPR, menurutnya, revisi UU Bea Meterai bisa diselesaikan. Selain tidak ‘menguras energi’, regulasi ini juga memiliki efek instan pada penerimaan negara.
Selain itu, lanjutnya, revisi beleid terkait Bea Meterai juga tidak sekompleks revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Regulasi itu juga dinilai tidak serumit RUU tentang Konsultan Pajak yang menjadi inisiatif DPR.
Seperti diketahui, perubahan Undang-Undang No. 13/1985 tentang Bea Meterai direncanakan hanya ada di beberapa aspek a.l. penaikkan tarif tetap, pengenaan tarif progresif berdasarkan persentase transaksi (ad valorem), dan perubahan batasan pengenaan bea meterai.
Kendati demikian, Andreas mengatakan semua akan kembali pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait RUU yang akan didorong pembahasannya. Namun demikian, akuinya, secara realistis, kontes politik tahun depan berdampak pada kegiatan anggota dewan.
“Tapi kan itu nanti kita bicarakan dengan pemerintah. Kalau saya lihat sampai April, meski banyak yang bilang tidak berpengaruh, nyatanya kita perlu masa cooling down dulu sampai nanti 17 April selesai,” tutur politisi PDIP ini.
Seperti yang diketahui, DPR akan kembali dari masa reses pekan ini. Agenda pertama jelang Hari Kemerdekaan ke-73 Indonesia yakni pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Joko Widodo. (kaw)
