BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparakan satu fakta menarik saat menghadiri Rembuk Pajak Nasional pada Senin (6/8). Dia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang punya aturan perpajakan paling kompleks di dunia.
"Dalam sebuah studi, bahwa kita (Indonesia) adalah salah satu negara yang paling kompleks dalam peraturan perpajakannya. Salah satunya adalah banyaknya pengecualian dalam perlakuan perpajakan dan jumlahnya bisa ribuan. Bea masuk salah satu yang banyak pengecualiannya," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu.
Oleh karena itu, reformasi perpajakan jadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Adapun dalam perbaikan dan pembaruan kebijakan dilakukan secara gradual dan berkelanjutan.
Hal ini penting tidak hanya bagi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Tapi juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perbaikan tetap dilakukan dan hasilnya dapat dirasakan.
"Saya tidak bisa bilang 'Ditjen Pajak akan saya benahi selama 2 tahun dan kantor pelayanan libur' misalnya. Reformasi kita lakukan secara kontinu mulai dari undang-undang kemudian aspek organisasi dan proses bisnis," terangnya.
Salah satu contoh dalam pembenahan internal otoritas pajak adalah lebih banyak melibatkan Dirjen Pajak alam pembahasan terkini situasi global, khususnya dalam hal dinamika perpajakan internasional. Dengan begitu, sebagai pimpinan dapat secara langsung melihat dinamika yang terjadi dalam skala global.
Pertemuan G-20 di Argentina beberapa waktu lalu merupakan contohnya. Saat itu, Dirjen Pajak ikut serta bersama rombongan Menkeu dan Gubernur BI dalam pertemuan tersebut.
"Dirjen Pajak harus mendengarkan sendiri pembahasan economy update, trade war dan semua menteri bisa berbicara banyak. Saya senang setelah acara itu Pak Robert catatannya banyak. Karena di sana banyak dibahas soal BEPS dan juga bagaimana negara-negara lain melakukan pemajakan atas digital economy," ungkap Sri Mulyani. (Amu)
