BERITA TERKINI
Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator dari Partai Demokrat sedang menyusun beleid pajak baru yang mengatur tentang Billionaires Income Tax. Penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk mendanai belanja perlindungan sosial.
Pada rancangan beleid tersebut, apresiasi nilai aset atau unrealized gains dari aset milik miliarder seperti saham dan surat utang serta aset-aset lainnya akan dikenai pajak.
Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut.
"Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, akan menjadi kesalahan yang besar untuk tidak meminta miliarder membayar pajak secara lebih adil," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden, dikutip Selasa (26/10/2021).
Wyden mengatakan Billionaires Income Tax akan memaksa orang-orang terkaya AS yang selama ini tidak membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Billionaires Income Tax yang nantinya akan mengenakan pajak atas unrealized capital gains bukanlah pajak kekayaan.
"Itu bukan pajak kekayaan, melainkan pajak atas unrealized gains yang dinikmati oleh orang-orang terkaya dan miliarder," ujar Yellen seperti dilansir thehill.com.
Sebagai catatan, wacana pengenaan pajak atas unrealized gains terhadap miliarder AS muncul akibat gagalnya rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Joe Biden. Dari 50 anggota senator anggota Partai Demokrat, terdapat 1 orang yang menolak kenaikan tarif pajak korporasi, yakni Kyrsten Sinema.
Kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakan oleh Biden memerlukan dukungan penuh dari para anggota Partai Demokrat di Senat AS. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi senat.
Dengan demikian, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri agar usulan reformasi pajak sekaligus rencana belanja yang diusungnya dapat diimplementasikan. (sap)
