BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SRI JAYAWARDENAPURA KOTTE, DDTNews – Pemerintah Sri Lanka mengumumkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) atas aset atau penghasilan kena pajak yang belum diungkap sampai dengan 31 Maret 2020.
Departemen Pendapatan Dalam Negeri Sri Lanka menyatakan pemerintah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pengungkapan pajak sukarela. Kebijakan tersebut merupakan implikasi dari UU No. 18/2021 tentang Keuangan.
“Wajib pajak yang memenuhi ketentuan pengungkapan pajak sukarela karena mengungkapkan pendapatan atau aset kena pajak terutangnya hingga 31 Maret 2020 akan dikenai pajak 1% dari jumlah pajak yang diungkapkan,” sebut pemerintah, Senin (11/10/2021).
Seperti dilansir dari Orbit Tax, amnesti pajak ini menyasar dua jenis pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh) dan PPN. Untuk itu, wajib pajak, baik orang pribadi atau badan yang memiliki aset dan belum dikenai PPh atau PPN hingga 31 Maret 2020, berkesempatan mendapatkan fasilitas amnesti.
Pengungkapan pajak sukarela juga menyasar pada harta kekayaan penduduk yang disimpan dalam bentuk saham, obligasi, aset bergerak maupun tidak bergerak, dan deposito yang belum dibayarkan kewajiban pajaknya hingga 31 Maret 2020.
Dengan kebijakan tersebut, wajib pajak yang mengungkapkan pajak secara sukarela akan dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Wajib pajak juga dibebaskan dari proses penyelidikan dan penuntutan pidana atas keterlambatan atau perolehan asetnya.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak pada masa mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, penerimaan negara sangat terdampak akibat pandemi Covid-19.
Bagi masyarakat Sri Lanka yang hendak memanfaatkan fasilitas pengungkapan pajak sukarela dapat mengajukannya secara digital dengan mengisi formulir melalui website Departemen Pendapatan Dalam Negeri Sri Lanka di http://www.ird.gov.lk. (vallen/rig)
